http://www.kesbangpapua.com in palgoenadi@gmail.com Tue, 03 Jan 2006 00:22:17 +0100 Copyright 2006, Gerben Schmidt Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua Zomplog http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=119 palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:51:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=119 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=118
Aksi itu buntut dari ketidak jelasan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati Jayawijaya lima tahun berjalan. Bahkan mahasiswa menilai KPUD Jayawijaya selaku penyelenggara pilkada terlalu tergesa-gesa melaksanakan Pilkada Jayawijaya karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan surat edaran Mendagri dan peraturan pemerintah lainnya.

Aksi demo yang dimulai dengan mengelilingi Kota Wamena dan berakhir di halaman gedung DPRD Jayawijaya itu sempat memacetkan arus lalu lintas di perempatan jalan Yos Sudarso-Jalan Trikora selama sejam.

Bahkan, aksi itu mengundang perhatian sejumlah warga untuk melihat dari dekat. Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, aksi demo mahasiswa bersama komponen masyarakat itu berlangsung aman dan terkendali. Meski demikian, aparat tetap berjaga-jaga guna mengantisipasi timbulnya konflik.

“ Kami minta penyelenggaraan Pilkada Jayawijaya diundur sampai tahun 2010, hal itu disebabkan karena banyaknya persoalan yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya,”tegas Yan Matuan dalam orasinya.

Rakyat yang tidak bersalah selalu menjadi korban dari Pembangunan yang selalu digembar-gemborkan oleh oknum yang mempunyai kepentingan politik.” Padahal rakyat tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan hasil pembangunan itu,”ujarnya.

Dimasa kepemimpinan Bupati Nicolas, jalannya pemerintahan dan pembangunan dinilai tak ada kemajuan bahkan terkesan mandeg yang menimbulkan problematik dan dilematis berkepenajangan. “ Banyak proyek yang tidak jalan, bahkan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah terkesan hanya dibuat untuk memenuhi formalitas belaka,” jelasnya.

Terkait dengan KPUD selaku penyelenggara pilkada, lembaga independent ini dinilai banyak melakukan kekeliruan, terutama terkait dengan daerah pemilihan 39 distrik dan 11 distrik. “ Pihak KPU ingin mempertahankan status quo di Kabupaten Jayawijaya dengan 39 distrik, padahal 4 pemekaran kabupaten baru sudah diresmikan oleh Mendagri pada Sabtu (21/6) lalu,”ujarnya.

Pewakilan pendemo lainnya, Usman Yogobi monyoroti status dan kinerja KPUD Jayaiwijaya, dimana masa tugas keanggotaan KPUD yang sudah berakhir 30 Juni lalu, sehingga KPUD yang beranggotakan empat orang itu dinilai cacat hukum dan tidak dapat menyelenggarakan Pilkada mendatang . “Pilkada Jayawijaya harus dilaksanakan oleh anggota KPUD yang baru,”ujar Usman.

Kondisi itu diperparah dengan dugaan bahwa tahapan Pilkada yang telah disusun oleh KPUD Jayawijaya bersama mantan Buapti Nicolas Jigibalom tanpa melibatkan DPRD melalui siding paripurna. “ Hal itu dinilai sepihak karena tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur,”ujar Usman lagi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pihak KPU telah membentuk panitia pengawas (Panwas) Pilkada setelah 13 pasangan calonbup mendaftar, padahal kegiatan sudah berjalan enam bulan. “Lagi-lagi ini menyalahi aturan dan harus segera diluruskan,”ujar Usman lagi.

Kepada pihak penegak hukum, polisi, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengaudit penggunaan dana yang dilakukan pihak eksekutif dan mantan wakil Bupati Nicolas Jigibalom serta penggunaan anggaran pilkada oleh anggota KPUD Jayawijaya yang

Sementara itu salah seorang anggota dewan Letinus Jikwa yang menemui para pendemo menuturkan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif dan institusi lainnya untuk mencari solusi terbaik terkait dengan permintaan para pendemo. “Kita semua menginginkan suatu perubahan yang berdampak pada perbaikan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai itu semua dapat dilakukan melalui dialog segi empat antara eksekutif, legislative, KPUD dan perwakilan para pendemo,”ujar Letinus bijak. (jk)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:50:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=118 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=117 palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:49:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=117 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=116 palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:48:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=116 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=115 JAYAPURA- Kesiapan ratusan anggota TPN/OPM untuk turun gurung alias ingin menjadi Warga Negara Republik Indonesia (NKRI), disambut positif berbagai pihak khususnya Wakil Ketua II DPR Papua Paskalis Kossy, S.Pd dan Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Papua Nico Mauri.
"Kalau memang ada kesadaran dari mereka begitu, itu bagus dan kami menyambut positif," tukasnya kepada Cenderawasih Pos kemarin.
Ia mengatakan, sudah selayaknya mereka (OPM, red) untuk turun gunung dan hidup seperti layaknya masyarakat Papua lainnya, sebab tinggal dan bergerilya di hutan - hutan toh tidak menghasilkan apapun bagi mereka. Sebaliknya hanya penderitaan saja yang ada.
"Jadi sebaiknya memang mereka turun ke kampung atau ke kota - kota di Papua dan bekerja keras membangun dirinya untuk mencapai kesejahteraan," katanya.
Namun Paskalis Kossy meminta agar rencana turunnya para seperatis dari kegiatannya melakukan aksi menantang pemerintah itu, hendaknya disambut positif pemerintah daerah setempat. Bahkan kalau bias, Pemda setempat ikut menfasilitasinya dalam arti ikut membantu memberikan perlakuan khusus dengan memberikan pembinaan dan penyadaran - penyadaran serta memberdayakannya dengan berbagai keterampilan sehingga dapat hidup mandiri sesuai dengan misi dan tujuan Otsus Papua.
"Jadi perlakuan khusus di sini adalah dengan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan bisa mencapai kesejahteraan hidup, pemerintah harus menjamin itu karena bagaimanapun mereka adalah masyarakat asli Papua yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya," terangnya.
Sehingga dengan hidup yang mandiri dan sejahterah maka keinginan untuk kembali ke hutan tidak ada lagi.
Kata Paskalis Kossy, pemberdayaan itu bisa dilakukan selama beberapa bulan oleh Pemda setempat dan selanjutnya setelah itu mereka dapat hidup berbaur dengan masyarakat Papua. "Hanya saja, dalam proses pemberdayaan ini harus dilaksanakan dengan baik, jangan sampai menimbulkan kecemburuan social diantara masarakat lainnya," katanya.
Kepada para seperatis itu, ia meminta agar dapat hidup berbaur dengan masyarakat lainnya di kota atau di kampung-kampung. "Manfaatkan peluang yang ada untuk membangun diri menuju hidup yang lebih baik sebab dengan Otsus ini peluang bagi masyarakat asli Papua terbuka lebar, untuk itu jangan bermalas-malasan tetapi kerja keras sehingga bisa hidup sejahterah," tandasnya.
Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Papua Nico Mauri mengungkapkan hal yang sama. Sebab siapapun mereka, mereka tetap adalah orang asli Papua yang nota bene rakyat Indonesia juga sekalipun selama ini tinggal di hutan atau gunung dan lembah-lembah, tetapi Papua adalah bagian dari NKRI.
"Sehingga kalau mereka ingin kembali menjadi warga negara RI dan ingin membangun dirinya dan tanah Papua serta bangsa Indonesia pada umumnya why not, kita harus rangkul mereka dan sambut mereka dengan sebaik-baiknya," katanya.
Kata Nico Mauri yang juga Ketua Forum Generasi Muda Pejuang Pembebasan Irian Barat ini bahwasanya para OPM yang bergerilya di hutan - hutan dan gunung itu sangat berbeda dengan para politisi dan elit yang berdasi yang tinggal di kota - kota.
"Selama ini mereka (OPM red) sudah dibohongi, mereka yang sengsara, tetapi yang nikmati hasilnya para politisi berdasi yang di kota dan luar negeri yang gencar mengkampanyekan Paua Merdeka," katanya. Para OPM itu kata dia, sesungguhnya tidak tahu apa-apa, tetapi mereka sesungguhnya dikendalikan dan dibohongi oleh kelompok tertentu yang tinggal di kota - kota di Papua dan di luar negeri. Sementara para OPM itu sendiri tidak pernah melakukan komunikasi keluar. "Separatis yang berbahaya itu sebenarnya yang ada di kota dan diluar negeri," ujarnya.
Karena itu, kalau sekarang mereka ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, maka hal itu sangat tepat. Untuk itu, pemerintah daerah harus memberikan apresiasi terhadap mereka dengan memberikan pembinaan dan pemberdayaan hingga pemahaman - pemahaman akan wawasan kebangsaan agar tidak kembali lagi ke hutan. "Karena banyak OPM yang meskipun sudah menyatakan kembali menjadi NKRI tetapi akhirnya kembali ke hutan lagi atau minta suaka, itu karena tidak diperhatikan oleh pemerintah," terangnya.
Lanjutnya, pemerintah harus mengambil langkah - langka pro aktif untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka melalui berbagai program yang ada di masing-masing daerah sebab di era Otsus ini peluang bagi masarakat Papua untuk memperbaiki hidupnya agar lebih layak lagi sangat terbuka lebar. "Tinggal bagaimana pemerintah memberikan pemberdayaan secara baik dan benar," imbuhnya.
Sehingga kedepannya mereka bisa hidup lebih mandiri dan layak, serta mampu berbaur dan bersaing serta hidup sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya. "Mereka harus dibina baik, jangan sampai mereka terprovokasi dan kembali lagi, jadi mereka harus dibina dengan baik sehingga mampu mandiri dalam segala aspek baik itu ekonomi, kesehatan hingga pendidikan," katanya lagi.
Ditambahkan bahwa dengan kembalinya OPM itu menjadi warga negara Indonesia maka itu berarti TNI sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang selama ini tak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan pendekatan secara persuasif dan dialog sehingga OPM mau kembali menjadi WNI. "Karena itu kami sangat berterima kasih kepada TNI yang telah melaksanakan tugas mengawal keutuhan bangsa Indonesia dengan setia," tandasnya.(ta)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:47:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=115 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=114 JAYAPURA-Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora oleh orang yang tidak bertanggungjawab kembali terjadi. Jika beberapa waktu lalu dikibarkan di depan Kantor Lurah Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, maka kali ini di sekitar (depan) makam Almarhum Theys Hiyo Eluay, Sentani, tepatnya Rabu (2/7) sekitar pukul 06.00 WIT.
Kasus ini kemudian diketahui oleh masyarakat dan selanjutnya dilaporkan ke Koramil Sentani, Kabupaten Jayapura. Mendapat laporan itu, aparat Koramil langsung bergegas dan menurunkan bendera itu. Pada kesempatan itu, aparat juga mengamankan tiga buah sepanduk yang juga turut dipasang di sekitar makam Theys itu. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bendera itu sempat berkibar sekitar sepuluh menit. Hanya saja karena terjadi pagi hari, sehingga tidak terlalu banyak diketahui masyarakat. Bahkan warga di sekitar makam Theys mengaku tidak mengetahui jika telah terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora itu.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. FX Bagus Ekodanto saat ditanya wartawan tentang pengibaran Bintang Kejora itu mengatakan, itu hanya riak-riak kecil saja.
"Tidak ada masalah. Itu hanya ulah satu dua orang saja. Secara keseluruhan tidak ada masalah. Ini hanya dilakukan oleh orang tertentu dan perorangan saja. Saya anggap itu hal yang biasa saja," tutur Kapolda.
Saat ditanya apakah pelaku pengibaran Bintang Kejora itu sudah diketahui, Kapolda menyatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan atas kejadian ini. "Yah itu nantilah. Sudah diintip-intip (dilidik,red)," ucapnya.
Meski lokasi pengibaran itu termasuk dekat dengan Polsek Sentani, Kapolda menyatakan, itukan hanya beberapa menit saja. "(Sebelum mengibarkan,red), dia juga ngintip-ngintip kita kok," pungkasnya.(fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:42:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=114 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=113 Xenium is the first phone that you can juice by popping in an AAA battery. It adjusts the current to charge the phone’s main battery for up to three hours of extra talk time. Philips Xenium 9@9j Price not set : phillips.com
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Thu, 03 Jul 2008 05:41:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=113 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=112 (Menata Jalan Demokrasi di Papua Penuh Liku)
JAYAPURA-Sebagaimana direncanakan sebelumnya, akhirnya anggota KPU dari 16 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua, Senin (30/6) kemarin dilantik oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny S.Sos, di Aula Lantai VII Bank Papua.
Acara ini dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIT, namun sempat molor beberapa menit, sehingga acara baru dimulai sekitar pukul 09.50 WIT. Gubernur Papua yang diharapkan hadir hanya diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs. Marthinus Howay.
Dengan dilantiknya anggota KPU kota/kabupaten se-Provinsi Papua, maka dengan resmi pula, mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyongsong pemilu 2009 mendatang.
Bersamaan dengan itu, Benny Sweny langsung mewarning setiap anggota KPU yang baru saja dilantik tersebut. Diingatkan bagi anggota KPU yang bekerja tidak sesuai aturan dan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan dicopot dan diperiksa.
"Saya kira di dalam UU 22 Tahun 2007, kami ada pengembangan kode etik, yaitu misalnya salah satu anggota KPU melanggar kode etik, maka segera diperiksa oleh dewan kehormatan, dan kalau terbukti tentu akan dicopot dari jabatannya itu," tegasnya kepada wartawan usai pelantikan di Aula Bank Papua, Senin, (30/6).
Dikatakan, pada era baru ini, pihaknya mengedepankan transparansi, sehingga diminta kepada masyarakat bila saat ini dan kedepannya, ada temuan bahwa anggota KPU memihak, tidak netral, dan melakukan kesalahan yang bertentangan dengan UU, maka silakan dilaporkan kepada pihaknya agar anggota tersebut diperiksa.
Untuk itulah dirinya berpesan kepada mereka yang baru saja dilantik, agar dapat memegang teguh dan melaksanakan empat prinsip utama, sebab kedepannya banyak tantangan yang begitu berat, serta harus mengawal 10 tahapan pemilu 2009 dan 2010 mendatang.
Empat prinsip yang dimaksud itu antara lain, pertama, setiap pribadi anggota KPU selalu dan senantiasa dan suatu keharusan untuk terus mengandalkan Tuhan, dan meminta hikmat dan tuntunan dari Tuhan.
Kedua, perlu memegang aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Sebab bila berbicara mengenai KPU, bicara tentang dua landasan hukum, yaitu, landasan hukum dari UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, dan UU No 10 2008.
"Kedua UU itu harus menjadi kitab suci bagi setiap anggota KPU. Jadi harus memahami, merefleksikan serta melaksanakannya secara baik. Saya harapkan setiap anggota memenuhi standar kualifikasi yang ada, yaitu dapat melaksanakan tugas-tugas secara optimal dan berkualitas," katanya.
Ketiga harus menjaga soliditas Tim. Sebab tim itu penting, karena output dari disesion atau pengambilan suatu keputusan adalah melalui sidang pleno KPU. Dan bukan berbicara menyangkut performance orang per orang, melainkan bicara mengenai sebuah tim work yang harus dibangun, sehingga ada konsolidasi dan menghasilkan keputusan yang bermutu dan berkualitas.
Hal yang keempat, memang harus bersabar, sebab tentunya nantinya ada banyak tekanan, teror, intimidasi. Bersabar dalam hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat sadar dan memahami bahwa kemenangan dalam suatu kompetisi maupun kalah, itu suatu kenyataan yang harus diterima.
"Hal inilah yang sepenuhnya belum dipahami masyarakat, jadi ini kami akan gulirkan terus, sehingga masyarakat dapat memahami, apakah dalam seleksi anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi, atau mencalonkan diri dalam anggota DPD, DPRP, dan bahkan kepala daerah," imbuhnya.
"Kalah bukan akhir dari segala-segalanya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Ini yang saya mau selalu follow up kepada masyarakat, dalam rangka mengembangkan demokrasi bahwa apapun perbedaan kita, apapun kondisi yang kita alami, kalau sudah melalui suatu proses aturan yang berlaku, maka semua pihak harus bisa menerima," sambungnya.
Menyoal tentang ada calon anggota tidak menerima hasil keputusan 5 besar itu, Benny, menandaskan bahwa itu wajar-wajar saja, sebab itu merupakan bagian dari ketidakpuasan terhadap kompetisi dan seleksi dimana saja. Dan jika ada yang tidak puas, sudah ada koridor hukumnya yang mana mengatur tentang bagaimana menyalurkan komplein, ajukan protes. Dan KPU Provinsi selalu membuka diri untuk permasalahan tersebut.
Menyangkut seleksi 5 besar calon angota KPU Puncak Jaya yang hingga kini belum diputuskan, Benny menandaskan, tentunya dalam kurung waktu 2 minggu ini, pihaknya telah memutuskan dan menyampaikannya kepada masyarakat.
Sedangkan dalam sambutannya Benny mengatakan,
Setelah proses pelantikan selesai, Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny,S.Sos menyatakan, para anggota KPU yang dilantik ini merupakan output dari suatu proses rekrutmen yang selektif, terarah dan terukur yang dilakukan oleh suatu tim independen.
"Tim ini bekerja keras dengan keterbatasan dana dan fasilitas telah menjaring saudara-saudara melewati 3 tahapan, yaitu seleksi administrative, test tertulis dan test wawancara. Sedangkan tahap terakhir adalah uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Papua," paparnya.
Dikatakan, terlepas dari kelemahan, kekurangan dan kekhilafan yang dilakukan tim seleksi dalam memaknai dan menjabarkan serta melaksanakan UU No 22 Tahun 2007 serta dijabarkan dalam peraturan KPU No 13 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
"Proses ini merupakan makna dari semangat kebatinan yang mendalam untuk menghasilkan anggota-anggota KPU Kabupaten/kota yang memiliki integritas, profesional dan mempunyai akuntabilitas," ujarnya.
Inilah manifestasi demokrasi yang sesungguhnya bahwa dari suatu proses seleksi atau kompetisi, ada yang terpilih dan ada juga yang tidak terpilih. "Tentu ini semua berbuntut pada ada yang suka cita dan ada yang berduka. Bahkan ada yang tidak percaya, sampai ada yang mengancam akan demo, memalang kantor KPU Kabupaten/Kota dan atau menyatakan keinginan membawa KPU Provinsi Papua ke pengadilan karena tidak puas dengan hasil penetapan ini," lanjutnya.
Menurut Benny, memang inilah realita jalan demokrasi di tanah Papua yang penuh liku, tidak lurus, penuh tantangan, tidak mudah dan tidak semulus yang dibayangkan. "Berbuat benar saja dianggap salah, apalagi berbuat salah, pasti kita akan menjadi bulan-bulanan hukum dan pengadilan masyarakat," tandasnya.
Pihaknya menuturkan, berbagai kesalahan sejarah masa lalu mulai dari kecurangan yang terjadi di TPS, PPD maupun KPU sendiri, anggota KPU bertindak menjadi tim sukses salah satu kandidat, jual beli suara, kampanye yang mengumbar janji-janji manis yang tak kunjung terwujud dan sebagainya, telah mengkristalisasi pandangan masyarakat pada pesimisme dan kecurigaan yang berkepanjangan. "Pemilu bahkan justru melahirkan oligarki elit yang korup, saling berebut dan berbagai kekuasaan, tidak responsive dan tidak akuntabel," sambungnya.
Namun satu hal yang pasti bahwa para anggota KPU yang terpilih ini adalah karena dianggap layak dan patut menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Anggota KPU Papua, Hasjim Sangadji saat ditanya wartawan mengatakan, dalam pelantikan ini ada 5 kabupaten/kota yang KPU-nya belum dilantik, yaitu KPU Mimika, Nabire, Biak dan Jayawijaya, sebab mereka masih dalam tahapan Pilkada dan akan diplenokan dan dilantik setelah kepala daerah yang terpilih itu dilantik.
"Sedangkan untuk KPU Puncak Jaya, hingga saat ini masih dalam proses seleksi, karena pada saat seleksi ada 8 calon yang tidak memenuhi persyaratan umur, sehingga kita seleksi lagi untuk mendapatkan 8 orang lagi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan bersama dua calon lainnya untuk kemudian dipilih 5 orang," lanjutnya.
Menurutnya, dalam pelantikan itu, ada 4 orang anggot KPU terpilih yang tidak datang. "Dari Mappi 3 orang dan dari Sarmi satu orang. Mereka terlambat karena kesulitan transportasi. Namun jika mereka sudah datang, akan kita lantik tersendiri," terangnya.
Setelah pelantikan itu, para anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut diminta segera melakukan pleno untuk memilih ketua. "Hari ini (kemarin,red), penentuan siapa ketuanya harus sudah selesai, karena mulai besok (hari ini,red) sudah melaksanakan tugas," lanjutnya.
Dimana tugas yang mendesak adalah pemutakhiran data pemilih, pembentukan Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kampung.
Dalam acara pelantikan itu, semestinya gubernur dijadwalkan untuk memberikan pengarahan, namun karena tidak dating, sehingga acara pengarahan itu batal dan setelah proses pelantikan selesai, langsung dilakukan pemberian ucapan selamat terhadap para anggot KPU Kabupaten/Kota yang baru dilantik itu.(nls/fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:37:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=112 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=111 Mereka menilai bahwa dengan perubahan jalur tersebut akan membuat adanya trayek baru. Sebagai bukti keberatannya itu, puluhan sopir Angkot ini melakukan aksi mogok dan berkumpul di Ruko Fasifik Dok II Jayapura, Senin (30/6) kemarin.
Ketua Koordinator Trayek Kota, Suraji mengatakan, aksi yang dilakukan ini adalah bentuk keberatan oleh sopir Angkot, dimana dengan diberlakukannya jalur satu arah ini juga akan diberlakukan trayek baru.
"Dengan adanya trayek baru itu maka otomatis akan mengurangi jumlah penumpang dan berdampak pada pendapatan yang kami peroleh, sekarang saja mencari penumpang sangat susah, apa lagi jika ada trayek baru kan tambah susah,"ujarnya dan diiyakan oleh rekan-rekannya.
Diungkapkannya, dari informasi yang pihaknya dengar, trayek baru yang akan diberlakukan itu mengambil rute BPD, Jalan Ahmad Yani, selanjutnya putar di Triton, jalan Percetakan, Polda, Dok V Atas dan mutar kembali lewat Ruko dan selanjutnya masuk ke kota.
"Apa bila ini diberlakukan maka taksi Angkot hanya akan mengambil jalan lurus BPD, Ahmad Yani, Variant dan Ajeng, sehingga membuat penumpang berkurang,"tandasnya. Dicontohkan, jika penumpang dari Entrop yang turun di BPD dan ingin menuju ke daerah Dok, maka secara otomatis penumpang itu akan menunggu taksi tersebut, karena langsung ke arah Dok tanpa harus naik taksi kota, padahal selama ini penumpang naik taksi kota dan turun di depan Polda dan baru naik taksi Dok. "Meski masih baru wacana, namun kami harapkan pemberlakuan satu arah jangan disertai dengan penambahan trayek lagi,"tandasnya. (lmn)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:29:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=111 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=110 "Timnas Spanyol layak menang dan ini hanya awal. Kami masih akan melakukan yang terbaik di Piala Dunia 2010. Ambisi utama kami adalah meraih gelar di Afrika Selatan," kata Zapatero, seperti dikutip AFP.
Pada partai final, banteng-banteng muda Spanyol melumpuhkan Jerman 1-0 di Stadion Ernst Happel, Wina, Austria, dini hari tadi WIB. Dia berharap keberhasilan meraih Piala Eropa dapat mengakhiri paceklik gelar di Piala Dunia. Dari 12 kali penampilan di Piala Dunia, prestasi terbaik pasukan Matador adalah menembus babak semifinal edisi 1950.
Zapatero mengaku sangat bangga dengan torehan skuad Luis Aragones di Euro 2008. Di mana timnas berhasil melakoninya dengan sempurna alias selalu menang sejak babak penyisahan grup. "Saya bahagia, sangat bahagia. Ini sesuatu yang istimewa bagi saya. Saya adalah Perdana Menteri pertama di era demokratis yang bisa memimpin tim meraih gelar juara Eropa. Generasi saya bisa menikmati kemenangan ini," imbuh Zapatero.
Spanyol meraih Piala Eropa kali pertama pada 1964. Ketika itu negara tesebut dipegang pemimpin sayap kanan Jenderal Francisco Franco, yang memimpin negara dengan tangan besi alias otoriter. Pada final Piala Eropa 1964, Spanyol menundukkan Uni Soviet 2-1.
Di sisi lain, bintang muda Spanyol Cesc Fabregas menyatakan tugas timnas timnas sekarang menjaga spirit dan kekuatan untuk dibawa ke even yang lebih bergengsi, yaitu Piala Dunia dua tahun lagi. ''Ini momen terindah dalam hidup saya. Setelah 44 tahun kami bisa meraihnya lagi. Kami semua bangga dan bangga, seperti mimpi jadi nyata. Gelar ini adalah perdana bagi kami semua. Semoga ini trofi pertama dari banyak piala yang akan kami menangkan selanjutnya. Kami adalah tim muda. Kami siap fight di Piala Dunia 2010," beber Fabregas seperti dilansir The Sun.
Sementara itu, keberhasilan Spanyol menjadi juara Euro disambut gegap gempita oleh publik Spanyol. Setelah wasit Roberto Rosetti meniup peluit tanda pertandingan berakhir, ribuan supoter langsung berhamburan ke jalan - jalan untuk merayakan gelar Eropa kedua Spanyol. Sebelumnya lebih dari 65 ribu pecinta bola Spanyol melakukan nonton bareng di Plaz Colon, Madrid.
Sayang, pesta kemenangan itu ternoda. Seorang fans Matador ditemukan tewas, sementara 52 lainnya ditangkap akibat melakukan aksi perusakan dan keonaran saat merayakan keberhasilan tim kesayangannya mengalahkan Jerman pada babak final.
Pria tewas tersebut diidentifikasi sebagai pria berusia 40 tahun. Pria itu ditemukan sorang petugas pembersih jalanan lengkap dengan kostum merah khas Spanyol, tergeletak di dalam sebuah kolam renang di kawasan Madrid.
Seperti dilansir AP, tidak ada indikasi jika pria tersebut mengalami siksaan ataupun perampokan. Perkiraan polisi pria tersebut jatuh ke kolam itu, ketika tengah dalam keadaan mabuk. (ali/aww)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:29:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=110 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=109 JAYAPURA-Hari ini 1 Juli yang disebut-sebut HUT TPN/OPM, sudah diantisipasi Polda Papua. "Kami mengantisipasi juga adanya isu pengibaran bendera Bintang Kejora agar tidak terjadi bertepatan hari Bhayangkara ke-62 hari ini," ujar Kapolda Papua, Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto kepada wartawan di sela-sela Tatap Muka di Mapolda Papua, Senin (30/6) kemarin.
Kapolda Papua Bagus Ekodanto mengakui, terkait adanya isu pengibaran bendera bintang kejora tersebut, seperti informasi yang diterimanya, biasanya dilakukan sifatnya hits and run, dimana pelakunya akan memasang di tempat-tempat yang sepi dan yang tidak terjangkau atau tidak banyak masyarakat, yang merupakan ulah sekelompok masyarakat.
Ditanya tempat-tempat mana yang diwaspadai aparat kepolisian? Kapolda menjelaskan pihaknya telah menentukan beberapa titik yang diperkirakan menjadi tempat pengibaran bendera bintang kejora tersebut.
"Saya rasa ada SMS yang telah beredar (terkait informasi itu). Namun dimana daerahnya, tidak usah disebutkan lah. Berapa titiknya? Dari SMS banyak titik, namun disamping itu ada laporan inteligen terkait hal itu," ujarnya pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini.
Meski demikian, pihaknya sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua untuk membantu aparat keamanan dan melakukan patroli gabungan dengan TNI, baik secara tertutup maupun terbuka serta melakukan pendekatan dengan kepala-kepala suku atau adat.
Upaya kelompok tertentu ini dalam pengibaran bendera bintang kejora, dinilai Kapolda merupakan ulah orang iseng atau yang mencoba-coba kesiapan dari aparat keamanan serta menunjukan eksistensinya, bahwa mereka (TPN/OPM) masih ada.
Namun demikian, jelas Kapolda, masyarakat sudah tahu tidak menghendaki adanya pengibaran bendera bintang kejora, bahkan Kapolda menilai upaya pengibaran bendera bintang kejora ini, merupakan upaya dari sekelompok masyarakat kecil saja, yang merasa tidak puas.
Padahal, jelas Kapolda, dengan adanya otonomi khusus (otsus) ini, sebenarnya sudah terjawab keinginan rakyat Papua, dimana mereka telah diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat.
Yang jelas, tegas Kapolda, jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran termasuk pengibaran bendera bintang kejora, melakukan penghasutan dan anarkis serta adu domba atau pelanggaran pidana, maka pihaknya akan menindak secara tegas.
Soal kekuatan TPN/OPM sampai saat ini, Kapolda mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti data aktualnya, namun dari pertemuannya dengan berbagai tokoh masyarakat, kekuatan TPN/OPM ini sudah jauh menurun jika dibandingkan jauh sebelumnya. Apalagi, masyarakat sudah banyak yang merasakan bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas untuk berkembangnya Papua dengan otsus, meski ada yang setuju dan ada yang tidak sebagai hak masyarakat.
"Tapi, sudah nyata bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk membangun Papua, sehingga hal ini menjadi tanggungjawab bersama," imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua II DPR Papua Paskalis Kossy, S.Pd mengingatkan agar .
moment 1 Juli tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh aparat.
"Saya rasa moment 1 Juli itu tidak perlu lagi disikapi secara berlebihan apalagi sampai dikhawatirkan," katanya kepada Cenderawasih Pos kemarin di kantornya.
Salah satu petinggi di DPD Partai Golkar Provinsi Papua ini mengatakan bahwa zaman sekarang kondisinya sudah tidak seperti dulu (berubah), masyarakat Papua pada umumnya sudah malas memikirkan hal - hal yang berbau politik, karena sedang giat-giatnya melakukan pembangunan.
"Jadi moment 1 Juli ini tidak perlu ditakuti karena suasana sekarang sudah berbeda dengan kondisi di masa lalu, sekarang ini orang lagi serius untuk focus pada bagaimana membangun dirinya untuk meraih masa depan yang lebih baik," katanya.
"Yang saya lihat begitu, orang Papua sekarang ini sudah tidak terlalu antusias urus 'politik' begituan sudah tidak populer, karena masyarakat sekarang sedang sibuk mengurus masa depannya dan bagaimana bisa membuat hidupnya jauh lebih baik dimasa depan," katanya.
Kata dia, upaya antisipasi itu penting karena diakuinya mungkin saja ada kelompok - kelompok kecil dari segelintir orang Papua yang ingin mengacaukan suasana, tetapi hal itu tidak perlu terlalu disikapi secara berleibihan apalagi dikhawatirkan karena itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari orang Papua yang tidak puas.
Karena itu kata dia, satu-satunya jalan untuk meredam hal - hal yang berbau politik di tengah - tengah masyarakat Papua adalah terwujudnya pemerataan pembangunan sehingga seluruh masyarakat Papua bisa merasakan dan menikmati hasil - hasil pembangunan di segala bidang.
Belakangan ini lanjut Paskalis Kossy, sejalan dengan implementasi Otsus orang - orang Papua sedang giat-giatnya tenggelam dalam irama pembangunan. "Karena itu, pemerintah harus berusaha agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan merata di seluruh wilayah Papua mulai dari tingkat kota hingga ke kampung - kampung dan pelosok - pelosok," katanya.
Paskalis Kossy juga menghimbau seluruh rakyat Papua agar tidak mudah terprovokasi atau terpancing ajakan- ajakan sekelompok kecil orang yang tidak bertanggung jawab. "Saya harapkan masyarakat jangan mudah terpancing oleh hasutan atau ajakan orang yang tidka bertanggung kawab," katanya. Sebab hal itu hanya akan merugikan diri sendiri.
Kata dia, lebih baik masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan melaksanakan tugasnya untuk kemajuan diri sendiri dan kemajuan Papua pada umumnya.(bat/ta)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:28:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=109 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=108 Dalam demo ini, para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk warna putih yang bertuliskan "KPU Papua segera melantik keanggotaan KPU baru dan memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi Pilkada Kabupaten Jayawijaya", serta membentangkan beberapa poster lainnya.
Penanggungjawab demo, Usman Yagobi saat ditanya wartawan mengatakan, pihaknya menuntut agar keanggotaan KPU yang baru, segera dilantik karena kinerja KPU Jayawijaya yang sekarang ini dinilai tidak independen lagi dan kondisinya sudah cukup memprihatinkan. "Selain itu, anggota KPU Jayawijaya yang sekarang ini hanya 4 orang. Karena itu, KPU Papua juga harus segera mengisi jabatan satu anggota KPU yang kosong itu," katanya.
Karena di Bank Papua itu tidak ada anggota KPU Papua yang menemui para pendemo itu, sehingga para pendemo itu kemudian menuju ke Kantor KPU Provinsi Papua.
Di Kantor KPU Papua, para pendemo itu secara bergantian melakukan orasi, namun setelah lama menunggu tak ada juga anggota KPU Papua yang menemui para pendemo itu, karena mereka sedang sibuk dengan persiapan acara rapat kerja para anggota KPU kabupaten/kota yang baru dilantik.
Karena merasa kesal, para pendemo itu sempat memalang pintu masuk menuju kantor KPU, namun aparat kepolisian dari Polresta Jayapura langsung bertindak cepat dan membuka kembali pintu masuk kantor KPUD itu. Selanjutnya, para pendemo itu bernegosiasi dan akhirnya mendapat kabar bahwa Ketua KPU Papua sedang dalam perjalanan menuju kantor KPU Papua.
Setelah tiba, para pendemopun diajak masuk ke aula dan melakukan dialog sekitar 2 jam lebih. Seusai dialog itu, Ketua KPU Papua, Benny Sweny,S.Sos saat ditanya wartawan mengatakan, terkait tuntutan KPU yang sekarang agar diganti, pihaknya sudah memberikan penjelasan bahwa sesuai ketentuan peralihan pasal 126 UU No. 26 Tahun 2007 bahwa KPU Kabupaten/kota yang pada waktu berakhirnya bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, maka pergantiannya ditunda hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
"Terkait hal ini kita sudah sepakat dan terkait permintaan agar ada pergantian antar waktu terhadap anggota KPU Jayawijaya yang telah meninggal dunia, kita akan meneliti kembali terhadap calon yang dulu masuk daftar tunggu dan akan kita rekrut satu orang untuk duduk menjadi anggota KPU Jayawijaya," paparnya.
Kemudian dengan adanya laporan bahwa ada oknum anggota KPU Jayawijaya yang memihak dan mengkampanyekan program salah satu calon kepala daerah, maka mahasiswa diminta untuk melakukan investigasi yang mendalam supaya mendapatkan data yang original. "Laporan itu akan kita teruskan ke dewan kehormatan di KPU provinsi untuk selanjutnya diinvestigasi ulang untuk memastikan kebenarannya. Jika ternyata benar memihak kepada salah satu calon kepala daerah, maka yang bersangkutan bias diganti. Jika tidak terbukti, maka harus ada pemulihan nama baik. Ini sudah ada aturannya," tandasnya. (fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:28:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=108 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=107 BIAK-Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2008 jumlahnya sebanyak 43. Meski begitu, diduga masih banyak Ormas dan LSM yang tidak mendaftar kembali, bahkan ada yang sama sekali tidak mendaftar di Kesbang sampai saat ini.
Kepala Kesbang Kabupaten Biak Numfor Closter Gultom saat dikonformasi Cenderawasih Pos membernarkan hal itu. Bahkan, menurutnya pihaknya telah mengingatkan sejumlah Ormas dan LSM melalui pengumuman di media elektronik agar mendaftarkan kembali di Kesbang namun tidak digubris.
“Ya, kami ingatkan bahwa sesuai aturan Ormas atau LSM wajib mendaftarkan diri di Kesbang. Kalau tidak maka tentu saja itu bisa dikategorikan illegal, untuk itu kami minta supaya hal ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Tak hanya Ormas atau LSM yang baru, namun yang lama juga harus melakukan pendaftaran kembali di Kesbang. Hal ini dinilai sangat penting terkait dengan kemungkinan terjadinya pergantian pengurus sehingga menjadi kewajiban untuk dilaporkan ke Kesbang.
“Bagi yang lama seharusnya juga melakukan pendaftaran kembali. Sebab dikwatirkan terjadi perubahan kepengurusan, sementara hal itu perlu dilaporkan ke Kesbang,” tandas Gultom.(ito)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:27:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=107 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=106 KEEROM-Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Kabupaten Keerom, Christoforus Sakir, BA, mengatakan, dirinya sangat prihatin atas nasib tenaga pendidik yang hingga kini kesejahteraan hidupnya belum sesuai apa yang diharapkan. Salah satunya nasib kedua guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Inpres SKP F3 Arso Swakarsa, yaitu, Marinus Karma dan Alo Yawalka, yang mana menjadikan WC sekolah sebagai tempat tinggal.
"Saya menangis melihat kedua guru saya yang jadikan WC sebagai rumah tinggal. Inilah kesejahteraan guru yang kurang diperhatikan," katanya kepada Cenderawasih Pos, baru-baru ini.
Dengan adanya permasalahan itu, dirinya berjanji dan menjadikannya sebuah bahan untuk mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom dan DPRD Kabupaten Keerom dan akan memperjuangkannya untuk diakomodir dalam pembahasan perubahan anggaran 2008 mendatang.
Ditegaskan, semua orang jangan asal berteriak mengenai mutu dan kualitas pendidikan yang rendah, namun pada kenyataannya tidak mengetahui dengan jelas permasalahan apa terjadi di lapangan, sehingga mutu dan kualitas pendidikan tidak sesuai apa yang diharapkan semua pihak.
"Masyarakat hanya diajak mimpi di siang bolong, ketika berteriak pendidikan, ketika dananya banyak, tapi ketika sentuhan untuk kepentingan guru yang langsung mengarah kepada kesejahteraan guru tidak terlaksana dengan baik, bahkan kurang adanya perhatian untuk masalah kesejahteraan guru itu. Mari masalah ini kita pikirkan sama-sama," sambungnya.
Ditandaskannya, bila semua pihak, terutama pihak pengambil kebijakan keputusan menginginkan adanya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang meningkat setiap tahunnya dan untuk memperbaiki masa depan bangsa, maka solusinya adalah sama-sama berkomitmen membangun dan mensejahterakan para tenaga pendidikan (Terutama guru-guru) itu sendiri.
Ditempat terpisah, Wakil Bupati Keerom, Drs. Wahfir Kosasih, SH. Dan dirinya menyatakan turut menyampaikan keprihatinan terhadap permasalahan itu, dan masalah itu tetap menjadi perhatian serius pihaknya.
Dikatakannya, mengenai perumahan guru itu, sedang dalam proses persiapan pembangunan, namun hal tersebut tentunya dibangun secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
"Kami bangun bertahap, ibarat kita nyanyikan lagu dari nada Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do dan seterusnya. Kita tidak bisa dari nada Do langsung ke Fa, sebab itu nanti kedengarannya flas/jelek. Artinya dana terbatas, jangkauan terlalu banyak," tandasnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu, (28/6).
Diterangkannya, nanti dalam proses pembangunannya, jelas pihaknya mendahulukan yang seharusnya didahulukan alias prioritas utama. Dan disini pihaknya jelas terlebih dahulu wilayah-wilayah terpencil yang mana memang selama ini tidak tersedia rumah guru sehingga guru-gurunya malas mengajar atau tidak betah di daerah tersebut, seperti Web, Waris, Dubu dan wilayah tersulit lainnya.
Meski demikian, dirinya menyatakan prinsipnya pihaknya tidak melupakan untuk membangun perumahan guru bagi guru yang mengabdi di wilayah Distrik Arso dan Distrik Skanto tersebut.
Mengingatkan skala prioritas itu, dirinya menyarankan agar untuk sementara waktu, kedua guru tersebut dan guru lainnya yang belum memiliki rumah dinas, supaya bisa memanfaatkan (Mengontrak) rumah milik masyarakat pada wilayah itu.
"Sangat naÔf, bila tempati WC sebagai rumah, jadi manfaatkanlah rumah penduduk yang ada di sekitar wilayah itu. Ya ngontrak lah, jelas kami bangun rumah dinas bagi mereka yang belum dapatkan rumah dinas, tapi itu dibangun bertahap dan prioritas bagi wilayah yang mendesak kebutuhannya," katanya.(nls).
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Tue, 01 Jul 2008 05:27:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=106 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=105 di pusat ada 62 Parpol yang sudah sah ikut verifikasi di KPU, maka dari jumlah itu, yang terdaftar di Papua hanya 47 Parpol yang terdiri: 22 Parpol lama peserta Pemilu 2004, 7 Parpol Lama yang bukan peserta Pemilu 2004 dan 18 Parpol baru yang keberadaannya sudah berbadan hukum," ungkap Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, Drs. Didi Agus Prihatno saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/5) kemarin.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, dari 62 Parpol yang sudah masuk untuk verifikasi di KPU itu, ada tiga Parpol yang rencananya akan bergabung.
"Namun dalam verifikasi, mereka tetap menyerahkan persyaratannya satu-satu, sehingga sampai sekarang kita juga belum tahu perkembangannya," ujarnya.
Dikatakan, semua Parpol yang berbadan hukum berhak untuk mengikuti Pemilu 2009, namun tentunya mereka harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
"Parpol yang berhak ikut Pemilu antara lain 24 Parpol peserta Pemilu 2004 yang di Papua hanya ada 22 Parpol, kemudian 26 Parpol lama bukan peserta Pemilu 2004 yang di Papua hanya terdaftar 7 Parpol dan 24 Parpol baru yang di Papua baru terdaftar 18 Parpol," jelasnya.
Dijelaskan, sesuai ketentuan undang-undang, Parpol yang bisa ikut Pemilu adalah Parpol yang memiliki 2/3 kepengurusan di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat provinsi itu, Parpol yang bersangkutan juga harus mempunyai 2/3 kepengurusan di tingkat Kabupaten. "Untuk Provinsi Papua, sesuai UU No 10 Tahun 2008, jumlah kabupatennya sebanyak 27 kabupaten, karena ada tambah 6 kabupaten pemekaran baru. Namun apakah hitungan 2/3 kepengurusan kabupaten itu dihitung dari jumlah 27 kabupaten atau dihitung dari 21 kabupaten, maka itu KPU Papua yang akan memutuskan," jelasnya.(fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Mon, 30 Jun 2008 05:01:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=105 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=104 Dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentu akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat kecil. Namun hal ini bisa diantisipasi jika masyarakat mempunyai ketahanan pangan. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk ketahanan pangan ini?

Laporan: MAHFUD RN - Jayapura
Wilayah Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sarmi yang cukup potensial untuk pengembangan sektor pertanian, seperti halnya areal persawahan untuk tanaman padi.
Selain tanahnya yang subur, di wilayah Bonggo juga ada potensi masyarakat yang bisa untuk mengolah pertanian, sehingga upaya untuk mewujudkan areal persawahan terus diupayakan, yaitu dengan membuat bendungan yang nantinya bisa mengairi areal persawahan itu, sehingga ketahanan pangan masyarakat semakin kuat dan Sarmi bisa menjadi lumbung padi, seperti halnya Kabupaten Merauke.
Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional, pemerintah Kabupaten Sarmi yang diwakili oleh Wakil Bupati Sarmi, Berthus Kyeu-Kyeu,BA,MPA, DPRD Sarmi, Ketua Komisi B DPRD Sarmi, Johanes Tan W. Karnan, Kepala Bappeda Sarmi, Drs. Mesak Manibor,MMT, Kasubdin Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi, Melkianus Dailom dan dua orang konsultan baru-baru ini telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, diantaranya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum.
Wakil Bupati Sarmi mengatakan, mengingat kondisi air bersih di wilayah Bonggo juga cukup memprihatinkan, sehingga pembangunan sarana air bersih juga menjadi bagian penting yang diupayakan Pemkab Sarmi ke pemerintah pusat.
Sebelum bicara lebih jauh tentang rencana pembangunan bendungan yang akan mengairi areal persawahan itu, Berthus Kyeu-Kyeu menjelaskan, untuk menumbuhkan ketahanan pangan secara local, pihaknya sudah merancang hal itu sejak saat menjabat sebagai camat di Bonggo. "Misalnya penanaman sagu, di Kampung Terawasi Maringgi, Distrik Bonggo seluas 2 hektar yang bibitnya berasal dari Sentani. Selain itu, tanaman local seperti kasbi, keladi juga diwajibkan untuk ditanam. Kemudian diintensifkan lagi dengan padi lahan kering atau tadah hujan," paparnya.
Terkait hal itu, pihaknya telah memberi bantuan mesin perontok di Satuan Pemukiman (SP) II Bonggo. "Kemarin saya sempat bantu di beberapa SP berupa dana pembelian bibit padi dan hampir di seluruh SP sudah ditanami. Rencananya, saya juga memberikan mesin selip di SP IV dan yang mereka butuhkan adalah mesin penggeraknya dan sekarang saya sedang jajaki di medan jaya dan mudah-mudahan bias dapat untuk dikasih mereka.
Ada juga mesin selip yang sejak saya menjabat camat di SP II tapi hasilnya pecah-pecah, sehingga mereka memerlukan tambahan lagi. Di SP II juga ada bantuan tractor untuk garap lahan mereka," lanjutnya.
Kedepan, pihaknya berharap wilayah Bonggo Kabupaten Sarmi ini bisa menjadi lumbung padi, yaitu dengan akan dibuatnya bendungan air di Sungai Inggai yang airnya berasal dari Danau Teun. "Sungai dari danau itu tidak pernah kering, sehingga direncanakan akan dibuat bendungan untuk mengairi areal persawahan dan untuk air bersih," ucapnya.
Inspirasi ini diberikan oleh mantan Bupati Jayapura Ir. Yan Pieter Karafir MSc. "Waktu beliau kunjungan kerja ke SP III, beliau ambil tanah dan beliau katakan, hai camat ini cocok untuk you cetak sawah. Apa yang kurang. Disini kan ada petani, you turunkan itu kali dari you punya danau. Inspirasi ini yang membuat saya terus berjuang untuk mewujudkan hal itu. Karena dulu waktu camat masih dibawah kabupaten Jayapura dan mereka sudah pernah survei dua kali, namun ditinggalkan begitu saja, akan tetapi sekarang saya bertekad untuk mewujudkan bendungan ini," tandasnya.
Terkait hal ini, pihaknya sudah mengundang tim ahli dari Universitas Samratulangi, Manado untuk melakukan survei lengkap. "Survei ini sudah ada hasil lengkapnya. Perencanaanya sudah disusun dan kemarin sudah kami bawa ke Jakarta dan sudah menghadap pak Wapres dan beliau sangat setuju dan mudah-mudahan ini bisa didukung oleh APBN kita, sehingga kedepan Sarmi juga bisa menjadi lumbung padi, selain Merauke," lanjutnya.
Walaupun terjadi kenaikan BBM secara nasional, namun jika ada ketahanan pangan yang cukup, misalnya punya beras yang cukup, atau punya keladi, betatas dan seterusnya maka rakyat tidak terlalu merasakan dampaknya, karena di belakang rumah ada makanan. "Memang kalau saudara-saudara kita di Jawa langsung merasakan dampaknya, karena mereka tidak ada lahan, mungkin sebagai tukang becak dan lain-lain, sehingga mereka ribut, karena dampaknya dirasakan betul," ujarnya.
Terkait hal itu, pihaknya sudah beberapa kali ke Jakarta dan pada tahun 2007 lalu ada dana DAK yang masuk APBD Kabupaten Sarmi sebesar Rp 1,6 miliar untuk membuka jalan dari Kampung Tetom SP III menuju ke lokasi bendungan yang jaraknya sekitar 3 Km lebih. "Kemudian di tahun anggaran 2008, kita dapat Rp 1,4 miliar untuk membuat 2 jembatan dan 8 gorong-gorong. Terus kita timbun jalan, sehingga ketika bendungan itu akan dibangun sudah tidak terhambat karena sudah ada jalan," paparnya.
Sesuai rancangan, untuk fisik bendungan itu direncanakan akan menelan dana yang cukup besar yaitu sekitar Rp 55 miliar dan untuk air bersih akan menelan dana sekitar Rp 25 miliar. "Karena itu, kita minta dukungan pusat dan ini positif sudah didukung, cuma hirarkis untuk mendapat dana dari pusat itu akan kita tempuh baik-baik, namun intinya sudah ada perhatian dari Wapres," tegasnya.
Ditambahkan, jika bendungan ini sudah jadi, bisa mengairi areal sawah sekitar 2 ribu hektar. "Tapi mengingat ada lahan coklat yang kita tidak boleh untuk cetak sawah, jadi untuk sementara akan digunakan untuk mengairi sekitar 800 hektar," imbuhnya. ***
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Mon, 30 Jun 2008 05:00:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=104 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=103 JAYAPURA-Untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) menjelang 1 Juli besok, yang disebut-sebut sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/TPN), TNI/Polri se- Garnizun Jayapura, Minggu (29/6) menggelar apel siaga gabungan bertempat di Makodim 1701/ Jayapura.
Apel siaga gabungan yang melibatkan 500 personel TNI/Polri itu dipimpin Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso, SH.
Kepada wartawan Kapolresta AKBP Robert Djoenso, mengatakan apel siaga gabungan ini merupakan suatu wujud kesiapsiagaan dan deteksi dini aparat keamanan dalam rangka Hari Bhayangkara 1 Juli.
" Ada laporan dari intelejen bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang berupaya akan membuat gerakan-gerakan tambahan pada saat berlangsungnya peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli besok," ujar Kapolresta, kemarin.
Ditegaskan, meski sebagian aparat keamanan terfokus pada kegiatan HUT Bhayangkara, namun aparat tidak boleh terlena dan tetap menjaga kewaspadaan dari segala kegiatan yang akan mengganggu Kamtibmas di wilayah Kota Jayapura.
Dirinya minta setiap terjadinya kesalahpahaman di lapangan, agar segera dilaporkan kepada pimpinan untuk segera disikapi dan diambil langkah-langkah lebih lanjut.
" Apapun kondisinya kewaspadaan tetap harus dijaga dengan baik. Salah satu tujuan apel gabungan ini adalah sebagai upaya deteksi dini dan mengantisipasi upaya-upaya yang bisa mengarah kepada instabilitas wilayah," tandasnya.
Dijelaskan, apel gabungan ini juga sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara kekompakan dan soliditas TNI/Polri yang sudah terjalin dengan baik.
Sebab, meski memiliki perbedaan tugas, namun pada hakekatnya tugas pokok TNI dan Polri adalah sama yakni menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, siapa saja yang berusaha menganggu dan merongrong kewibawaan dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan pihak aparat keamanan.
"Selaku pribadi dan anggota Polri menyampaikan terima kasih kepada pak Dandim yang sudah menyiapkan dari TNI untuk membantu jajaran Polresta Jayapura dalam rangka mengamankan kegiatan 1 Juli di wilayah Polresta Jayapura, termasuk Polres Jayapura dan Polres Keerom yang diback up TNI," ujar Kapolresta.
Disinggung jumlah personel yang disiapkan, menurut Kapolresta, dalam rangka HUT Bhayangkara 1 Juli ini jumlah aparat yang disiagakan berjumlah 5 SSK ( 500 personel), terdiri 3 SSK TNI dan 2 SSK Polri.
Menyoal statusnya siaga tersebut? Kapolresta mengatakan pihaknya tidak menetapkan status, namun yang jelas polisi dan TNI siap melakukan pengamanan terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
Terkait dengan moment 1 Juli itu, Kapolresta mengaku tidak ada status siaga satu. Ada tidaknya status siaga satu sangat tergantung perkembangan dan dinamika serta situasi dan kondisi keamanan dilapangan.
Ditempat yang sama Dandim 1701/ Jayapura Letkol Kav A.H Napoleon mengatakan, dalam rangka HUT Bhayangkara ini, keberadaan TNI/Polri ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh lengah dalam menyikapi dan menghadapi segala sesuatu diwilayah kerja.
" Untuk menjaga Kamtibmas pada HUT Bhayangkara 1Juli, kami TNI di jajaran wilayah Kodim akan tetap meningkatkan kewaspadan dan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang bisa menganggu stabilitas keamanan di wilayah Jayapura," terangnya.
Dia menambahkan, 1 Juli hanya ada peringatan HUT Bhayangkara. Namun, bila ada pihak-pihak lain yang mencoba ingin mengganggu dan menodai kegiatan tersebut dengan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah disintegrasi bangsa, maka TNI/Polri siap menumpasnya. "Apel siaga gabungan ini menandakan bahwa TNI/Polri di wilayah Jayapura sangat kompak dan solid. Makanya siapapun mereka yang mencoba ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang menodai kewibawaan bangsa akan berhadapan dengan TNI/Polri," tegasnya.(mud/bat)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Mon, 30 Jun 2008 04:59:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=103 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=102 Dari pantauan Cenderawasih Pos, para anggota Polda dari beberapa kesatuan termasuk personel Brimobda dan para PNS Polri di lingkungan Polda Papua tampak antusias untuk menyumbangkan darahnya yang selanjutnya diserahkan ke PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Jayapura.
Bahkan pejabat teras Polda Papua diantaranya, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Drs Gatot Chamdani, Dirlantas, Kombes Pol Drs Elan Subilan SH, MM, Dirnarkoba, Kombes Pol TR Tiro dan pejabat lainnya turut serta dalam kegiatan ini.
Kabiddokkes Polda Papua, AKBP dr H.M Zamil DDS, Mars, DFM mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-62 Tahun. "Bhakti sosial donor darah ini merupakan suatu bentuk kepedulian anggota Polri dan PNS Polri terhadap warga yang membutuhkan darah,"ungkap HM Zamil yang juga penanggungjawab kegiatan donor darah ini.
Apalagi, kata Zamil, di Papua, khususnya di Kota Jayapura ini, ketersediaan darah di PMI tidak mencukupi, sehingga setiap korban atau pasien yang mengalami sakit dan membutuhkan darah, selalu mengalami kesulitan dalam penyediaan darah.
Untuk itu, pihaknya akan berupaya menggelar bhakti sosial donor darah setiap ada iven yang digelar Polda Papua, mengingat kegiatan donor darah ini banyak memberikan manfaat kepada orang yang mendonorkan darahnya. "Bagi pendonor darah dapat mengetahui penyakit yang dideritanya. Dengan donor darah ini akan ada sirkulasi sel darah merah dan merangsang regenerasi sel darah merah," ungkap Zamil seraya menambahkan jika kegiatan donor darah ini, lebih baik dilakukan secara rutin paling tidak 3 - 6 bulan sekali. (bat)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:29:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=102 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=101
"Saya berharap kepada masyarakat khususnya di Distrik Tingginambut untuk bisa menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada rasa aman, berarti semua pekerjaan baik pemerintahan maupun aktivitas masyarakat dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik,"ungkap Kapolda saat memberikan sambutan di kantor Distrik Tingginambut, Selasa (24/6).

Dalam kesempatan kunjungannya di Mulia dan Distrik Tingginambut, Kapolda juga meminta dan berpesan warga masih tinggal di gunung-gunung untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya menjadi kabupaten yang maju, makmur, sentosa, sejahtera dan penuh kasih sayang. "Saya siap datang kembali apabila saudara-saudara kita yang masih berada di gunung-gunung untuk mau bergabung demi terciptanya rasa aman membangun Kabupaten Puncak Jaya khususnya di wilayah Distrik Tingginambut,"ujarnya

Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjadikan daerah Distrik Tingginambut sebagai daerah ekonomi yang maju dengan beberapa komoditas unggulan, seperti kopi yang sudah ditanam sebanyak 3000 pohon.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, SIP mengatakan, pihaknya bersama masyarakat menyambut baik kunjungan kerja Kapolda Papua ke Puncakjaya. Pihaknya juga merasa bangga karena bisa dikunjungi langsung oleh orang nomor satu di jajaran kepolisian Papua.." Saya bersama masyarakat merasa bangga karena baru pertama kali dalam sejarah Kabupaten Puncak Jaya seorang jenderal bintang dua (Kapolda Papua-red) bisa menginjakkan kakinya di Distrik Tingginambut,"kata bupati.

Kata Bupati, menurut banyak orang bahwa daerah Tingginambut adalah daerah yang rawan konflik dan tidak aman, namun oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan maka masyarakat bisa melihat langsung dengan jelas Kapolda Papua melalui kunjungan yang dilakukan.

“Dengan kunjungan Kapolda ini menandakan bahwa daerah tersebut akan berubah dan lebih maju, karena sudah siap menerima pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” jelasnya.

Disamping itu juga bupati mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat bahwa dengan terbukanya daerah Tingginambut maka pihak kepolisian sudah pasti akan memberikan jaminan keamanan dalam proses pembangunan.

Sekedar diketahui, ikut dalam kunjungan Kapolda Papua di Kabupaten Puncak Jaya beberapa petinggi Polda Papua antara lain, Karo Ops, Kombes. Drs. GM Sumeka, Kabid Humas, Kombes. Agus Rianto, Dir Reskrim, Kombes. Paulus Waterpauw, Dir Samapta, AKBP. Drs. M Yamin Sastro, Kasat Brimod, Kombes. Wirawibawa dan sekaligus dalam kunjungan itu Kapolda meresmikan Pos Polisi di Distrik Tingginambut, kemudian bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh adat, masyarakat, pemuda dan agama dan setelah itu memberikan bantuan makanan kepada pos TNI 756/WMS serta mengunjungi bangunan sekolah dasar di Distrik Tingginambut. (nal)

 
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:26:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=101 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=100 JAYAPURA-Persyaratan untuk diangkat menjadi seorang pejabat semakin ketat saja, tidak cukup dengan bermodalkan prestasi atau kepintaran semata, tapi juga masalah kesehatan menjadi salah satu faktor penentu. Sebab seseorang yang sakit-sakitan, tidak akan layak jadi pejabat. Karena itu, ke depan untuk diangkat menjadi seorang pejabat di Papua, maka salah persyaratan tambahan yang harus dilalui adalah medical chek up.
Gubernur Barnabas Suebu,SH mengatakan, dalam rangka membangun Papua ke depan, Pemerintah Provinsi Papua dihadapkan pada beberapa masalah. Misalnya, alam yang kaya, tapi infrastruktur masih kurang. Dana Otsus banyak tapi rakyat tetap miskin.
"Di satu sisi birokrasi pemerintah juga belum bisa melayani rakyatnya dengan baik dan bersih. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa, maka butuh birokrasi yang bagus,"kata Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH saat memberikan sambutan pada acara pelantikan dan Serahterima Jabatan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura yang berlangsung di Gedung Negara, Dok V Jayapura, Selasa (24/6).
Dikatakan, di Papua ini, pemerintah berperan penting, tidak bisa swasta yang mulai, karena infrastruktur kurang. "Karenanya, peranan birokrasi sangat besar dan dalam hubungan inilah kita menata kembali seluruh kelembagaan dengan reformasi birokrasi. Sistem kita benahi dan di dalamnya kita tempatkan orang-orang yang baik, orang yang cerdas dan orang yang punya cinta kasih untuk melayani rakyatnya," kata Suebu.
Menurutnya, kedudukan BKN yang mengurus para pegawai yang akan duduk dalam sistem ini, mempunyai peranan penting. Penempatan pegawai harus sesuai dengan kapasitas kepemimpinan dan kapabilitas manajemen, serta kompetensi dan profesionalisme, sehingga fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga itu akan berjalan secara maksimal.
"Karena itu, dalam penempatan pejabat, kita lakukan fit and propertes. Kita juga akan lihat record dia selama kariernya, misalnya pernah dihukum atau tidak, pernah berprestasi atau tidak. Sekarang saya tambahkan lagi dengan persyaratan medical chek up. Semua yang mau kita angkat menjadi pejabat harus ikut medical chek up yang dilaksanakan lembaga tertentu yang independen, supaya tidak terjadi kolusi dengan dokter. Meski pegawai itu bagus, tapi penyakitan, maka uang bisa habis untuk pergi berobat," tandasnya.
Dengan begitu, maka manusia-manusia yang bekerja di dalam sistem adalah pegawai yang memiliki kepribadian, cerdas dan memiliki hati untuk melayani rakyat, sehingga Papua akan maju dengan cepat.
Sekedar diketahui, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura yang diserahterimakan yaitu Karel Urbinas,BC,AK,SE,M.Si (yang memasuki masa pensiun) dan digantikan oleh Drs. Nataniel Dominggus Mandacan,M.Si yang sebelumnya merupakan Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Papua Barat. Acara ini dihadiri oleh Kepala BKN Pusat, Edy Topo Azhari, para unsure Muspida dan undangan lainya. (fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:25:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=100 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=99 Kepala BKN Pusat, Edy Topo Azhari mengatakan, penerbitan KPE ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pegawai supaya lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel dan efisesien.
"Setiap berurusan, kita selalu membuat hal baru, padahal itu sesungguhnya adalah hal lama yang disalin lagi. Misalnya ketika mau urus kesehatan meski foto kopi dulu. Kalau mau pensiun juga mesti fotokopi berbagai SK lama, sehingga terjadi pemborosan. Kedepan hal ini tidak perlu lagi ketika sudah ada KPE," kaataanya saat ditanya Cenderawasih Pos seusai membuka Sosialisasi Konversi Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Elektronik di Aula Kantor Regional IX BKN Jayapura, Selasa (24/6)
Menurutnya, Kartu Pegawai (Karpeg) yang selama ini telah diterbitkan, belum bisa digunakan untuk pelayanan multi guna. Karenanya akan dibangun system yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. "KPE itu nantinya bisa untuk mengurus kesehatan, untuk urus Taspen maupun sebagai Kartu Pegawai," paparnya.
Pembuatan KPE ini akan dilakukan secara bertahap, namun sekarang sudah ada yang diproses, yaitu di daerah-daerah yang sudah siap dengan perangkat keras (Hardware) maupun softwarenya, serta sudah diap dengan SDMnya.
"Saat ini kita lakukan sosialisasi sambil mendengungkan daerah mana yang sudah siap. Jika sudah siap langsung kita asistensi, seperti di Sulawesi. Kalau belum, tidak bias kita paksakan," paparnya.
Ditambahkan, tahun ini, ada lima daerah yang dijadikan pilot project, yaitu Aceh, DKI, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur.
Sementara Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Drs. Nataniel Dominggus Mandacan,M.Si menyatakan, salah satu agenda yang akan dilakukannya yaitu konversi NIP dan pencetakan Kartu Pegawai Elektronik. "Ini akan kita siapkan dan paling tidak pada tahun 2008/2009 kita sudah miliki KPE, baik di Provinsi Papua maupun di Papua Barat," tegasnya. (fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:23:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=99 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=98 JAYAPURA- Terkait pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, sampai saat ini telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 6 Kabupaten/Kota di Papua.
Dua diantaranya yang sudah selesai dilakukan audit, yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga sudah selesai. Meski hasil temuan pemeriksaan BPK masih tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, namun kali ini BPK memilih disclaimer, tidak memberikan pendapat atau penilaian seperti tahun sebelumnya.
Penyerahan hasil pemerisksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota Jayapura, Senin (23/6) sore kemarin dilaksanakan di aula kantor BPK RI Perwakilan Papua di kompleks kantor Dinas Otonom Kotaraja.
Selain Bupati Jayapura Habel M Suwae, S Sos, MM, untuk Kota Jayapura diwakili oleh Wakil Walikota Sudjarwo, BE. Sementara untuk DPRD yang sebenarnya lebih berkepentingan, hanya ada wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Achmad Jumadi Kamto, SPd, MPd, sementara untuk DPRD Kota Jayapura penyerahan LHP diwakili oleh Sekwan Ikram Basalem.
Kepala BPK RI Perwakilan Papua Sudin Siahaan, SH mengungkapkan bahwa sebenarnya penyerahan LHP LKPD ini dominan untuk kepentingan bagi dewan. Sebab sebagaimana amanat UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, dimana sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBD, maka sebelum diserahkan ke DPRD masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota, LKPD perlu dilakukan pemeriksaan atau audit oleh aparat BPK RI.
"Dewan yang seharusnya berkepentingan mendorong agar LKPD pemerintah daerah masing-masing segera dilakukan audit oleh BPK agar dengan laporan hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban APBD bisa diajukan ke sidang dewan,"tuturnya.
Sesuai amanat UU No 32 tahun 2004, LKPD tahun anggaran 2007 dari Gubernur, Bupati dan Walikota ini harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau sekitar bulan Maret 2008 ini. Menurut Sudin, dari 21 Kabupaten/kota termasuk Provinsi, hanya 6 yang sudah menyerahkan LKPD untuk diaudit oleh BPK, yang pertama Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang paling mendekati tepat waktu.
Empat Kabupaten lain yang sudah masuk dan saat ini masih dalam proses audit BPK, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Biak Numfor, Pegunungan Bintang dan Jayawijaya. Sudin juga merasa aneh, dimana beberapa kabupaten di daerah pengunungan ini sudah bisa menyerahkan LKPD lebih cepat dari pada di Kota, yang dimaksudkan adalah LKPD Pemerintah Provinsi yang sampai saat ini justru belum masuk.
"Sampai saat ini juga masih ada Kabupaten yang sama sekali belum pernah membuat dan menyerahkan LKPD selama dua tahun berturut-turut, yakni Kabupaten Yapen dan Waropen, "ujar Sudin yang mempertanyakan kinerja dewan setempat, sebab keterlambatan audit BPK ini juga menyebabkan keterlambatan sidang dewan.
Lebih lanjut Sudin Siahaan mengungkapkan bahwa akibat penilaian yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD pemerintah daerah, tahun sebelumnya yang memberikan penilaian tidak wajar dan penilaian lainnya, telah menimbulkan keresahan di kalangan aparat pemerintah. Sebab, menurut Sudin, bahasa atau kalimat auditor ini disalahtafsirkan oleh aparat hukum. Dikatakan bahwa "bahasa" auditor berbeda dengan "bahasa" aparat hukum. "Opini dari pemeriksaan keuangan ini, jangan serta merta dianggap terjadi tindakan korupsi,"jelasnya
Oleh karena itu, meski dari hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten dan Kota Jayapura ini tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, kali ini BPK memilih disclaimer, atau tidak memberikan penilaian atau opini terhadap hasil yang pemeriksaan keuangan yang sudah dilakukan. Sebab, menurut Sudin opini tidak wajar yang diberikan BPK sebelumnya ini, lebih banyak menyangkut angka yang tidak tepat, kesalahan jumlah anggaran dan penempatan mata anggaran, yang masih bisa dikoreksi karena salah jumlah atau kesalahan lain, bukan berarti tindak pidana.
"Hasil pemeriksaan LKPD ini akan terbuka secara umum melalui situs BPK, yakni www.bpk.co.id, setelah dimuat di website tidak bisa direvisi, oleh karena itu setelah diserahkan diharapkan untuk segera di tindaklanjuti dalam waktu paling lambat 60 hari,"jelas Sudin yang menyatakan pihak Pemda juga wajib umumkan sebagai upaya transparansi keuangan. "Jadi bukan BPK saja, pemda juga wajib umumkan sesuai amanat undang-undang."tandasnya.
Dalam melakukan pemeriksaan ini, BPK tetap mengacu pada beberapa kriteria, diantaranya kesesuaian penggunaan anggaran dengan standar aturan yang ada, kecukupan anggaran, kepatuhan dan efektifitas penggunaan anggaran. Berdasarkan criteria tersebut, Sudin Siahaan mengungkapkan bahwa LKPD Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura, masih ada temuan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, namun kali ini pihaknya belum berani untuk memberikan penilaian alias disclaimer.
Beberapa temuan BPK terhadap LKPD Kota Jayapura, antara lain Saldo Kas terhitung 31 Desember 2007, tidak ada wujud fisiknya. Laporan sisa kas harusnya berbentuk uang, namun dilaporkan dalam bentuk UUDP atau uang yang sudah digunakan tapi belum dipertanggungjawabkan. Temuan BPK lainnya adalah hutang pajak dan retribusi yang tidak ada rincian pembukuannya. Aset tetap di Kota Jayapura yang ditetapkan sebesar Rp 829 Miliar lebih, sampai saat ini buktinya belum lengkap.
Laporan menyangkut Pendapatan Asli Daerah tidak ada buku-bukunya, dana perimbangan belum termasuk PBB. 'Oleh karena itu, saya minta pemerintah daerah cukup memiliki satu rekening saja,"ujar Sudin yang mengaku temuan BPK, realisasi belanja masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Kabupaten Jayapura, menurut Sudin Siahaan juga hampir sama dengan Kota Jayapura. Dimana saldo kas berbeda dengan fisiknya, beda nilai nominal para perolehan karcis. Aset tetap hampir sama juga, dimana tidak dilengkapi dengan bukti-bukti. "Saya minta pemda membentuk tim untuk menindaklanjuti asset ini,"ujar Sudin yang mengaku realisasi Belanja daerah di Kabupaten Jayapura yang belum dipertanggungjawabkan juga masih ditemukan.
Masih adanya sejumlah temuan BPK baik di Kota maupun Kabupaten Jayapura, menurut Sudin, penyebab utamanya masih sama seperti yang lalu, yakni pertama, sistem pengendalian internal masih lemah, sehingga berdampak pada semua aspek. Kedua, prosedur penyusunan keuangan masih bermasalah. Ketiga, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak banyak berarti, karena nilainya masih rendah. "Ini diartikan bahwa tingkat ketaatan kurang bagus,"ujarnya.
Pihak BPK RI juga memberikan saran agar mulai membangun system pengawasan intern yang baik di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidang akutansi, karena kebutuhan tenaga akuntan ini sudah sangat mendesak. Perlu peran dan fungsi Bawasda yang ditunjang orang-orang yang profesional, sehingga mampu mereview laporan keuangan daerah sebelum diserahkan ke BPK. Yang juga perlu diperhatikan adalah penyusunan neraca awal, sebab bila dari awal salah, maka sampai pada akhirnya akan salah juga.
Setelah penyerahan LHP ini, diharapkan masing-masing Pemda menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 60 hari. Oleh karena itu diharapkan pemda mengaktifkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (MP TPGR) untuk menindaklanjuti temuan BPK.
Sementara itu Bupati Jayapura Habel M Suwae, S Sos, MM mengungkapkan bahwa pemeriksaan BPK ini merupakan langkah untuk mewujudkan good government, terutama dalam transparansi pengeloaan kekayaan dan keuangan daerah. Dari hasil audit BPK ini, pihaknya merespon positif karena dengan adanya pemeriksaan ini akan diketahui kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah. "Dari LHP ini secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah kerugian negara dan amankan asset di pemeritahan kami,"ujarnya.
Dikatakan bahwa LHP ini juga merupakan shock therapy yang akan ditindakalanjuti oleh Bawasda dan MPTPGR Kabupaten Jayapura , dimana pada LHP LKPD 2006, MPTPGR Kabupaten Jayapura sudah menindaklanjuti dan dua kasus yakni di Dispenda dan di Dinas P dan P sudah diserahkan ke Kejaksaan. Meski sudah ada tindak lanjut sampai ke aparat hukum, Bupati mengakui bahwa tindak lanjut secara internal masih lemah, belum tunjukkan yang berarti dan masih dianggapi biasa-biasa saja.
Oleh karena itu, LHP LKPD 2007 ini jadi motivasi untuk bekerja lebih maksimal, sebab LHP ini memberi peringatan untuk tidak melakukan KKN dalam penyelenggaraan pemerintah. Bupati juga meminta BPK memberikan penjelasan ke depan, sebab dari LHP 2006 dengan penilaian yang tidak wajar yang diberikan oleh BPK, menyebabkan laporan tersebut menjadi komsumsi dari pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemkab Jayapura
" Saya lihat belum ada kerjasama yang baik antara aparat hukum, sebab meski sudah dijelaskan, tetap tidak mempan juga,"ujar bupati Habel.
Tidak hanya terkait dana pusat saja, Bupati secara tegas pada taun 2007 meminta penggunaan dana Otsus Kabupaten Jayapura juga dilakukan pemeriskaan. Meski ada sejumlah temuan BPK, namun Bupati merasa bangga bahwa upaya untuk mewujudkan good government, terutama dalam transparansi pengelolan keuangan dan aset daerah, Kabupaten Jayapura selalu menjadi yang pertama yang menyerahkan LKPD dan menerima LHP dari BPK RI. Bila pada tahun sebelumnya, Kabupaten Jayapura bersama Merauke, maka pada tahun ini Kabupaten Jayapura dengan Kota Jayapura yang paling awal menyerahkan LKPD.
Sementara itu Wakil Walikota Jayapura Sudjarwo, BE menambahkan bahwa audit BPK ini memang penting untuk mewujudkan transparasi keuangan daerah. Seperti halnya Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura juga mengalami kesulitan dalam mendata asset daerah dan bukti-buktinya. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar BPK tetap membimbing dan memandu pemda dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Diakui bahwa penilaian tidak wajar terhadap LHP tahun 2006 lalu, pihaknya mengaku Kota Jayapura juga sempat "terpukul"."Bahasa auditor yang berbeda dengan bahasa aparat hukum, perlu untuk diberikan klarifikasi
Sementara Waket I DPRD Kabupaten Jayapura Achmad Jumadi Kamto, mengaku bahwa SKPD yang sering disorot adalah lingkungan secretariat DPRD. Diakui bahwa dari kalangan legislative, yang sering bicara dan berbuat dari aspek politik ini, sering malas-masalan dalam melakukan pertanggungjawban pengunaan dana, yang rata-rata hampir umum terjadi di legislative. Terkait dengan sikap BPK yang menyatakan disclaimer terhadap hasil temuan LKPD Kabupaten maupun Kota Jayapura ini, Jumadi Kamto juga berharap tidak ada salah penafsiran warga masyarakat, seperti halnya tahun sebelumnya.(tri)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:22:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=98 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=97 JAYAPURA-Walikota Jayapura mengungkapkan, meski implementasi Otonomi Khusus (Otsus) telah berjalan, namun aturan hukum pelaksana UU Otsus ini berupa Raperdasi dan Raperdasus baru selesai disusun dan dilakukan konsultasi publik. Oleh karena itu, mengingat pentingnya materi Raperdasus dan Raperdasi ini, diharapkan lebih banyak masyarakat asli Papua memberikan masukan dan saran.
"Harusnya lebih banyak orang Papua yang terlibat, sebab rancangan Perdasi dan Perdasus ini banyak mengangkat kepentingan masyarakat asli Papua,"tutur Walikota Kambu usai menghadiri konsultasi publik Perdasi dan Perdasus, di GSG Balai Kota, Selasa (24/6)
Menurutnya, konsultasi publik yang dilakukan oleh Tim Penyusun Raperdasus dan Raperdasi tingkat provinsi yang digelar satu hari kemarin, belum bisa membahas secara mendalam tentang materi Raperdasi dan Raperdasus yang cukup tebal dan jumlahnya lebih dari satu. Untuk itu, perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut di tingkat Kota Jayapura, dimana pemerintah kota akan bentuk tim sendiri yang melibatkan Tim Legislasi dari DPRD maupun pihak eksekutif yang akan dikoordinir oleh asisten I.
"Kami ingin ciptakan lebih banyak lagi peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran mengenai sejumlah Raperdasi dan Raperdasus yang telah disusun,"tutur walikota.
Untuk itu diharpakan semua komponen masyarakat di Kota Jayapura bisa terlibat dalam konsultasi publik ini, tidak hanya dari aparat pemerintah saja, tapi juga dari berbagai tokoh yang ada di masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adapt, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan komponen masyarakat lainnya. Apalagi Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua ini juga merupakan representasi masyarakat dari kabupaten/kota lain di Papua.(tri)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:22:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=97 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=96 Wakil Walikota Jayapura H Soedjarwo, BE mengaku kecewa dengan kebijakan di provinsi." Kami ingin pembangunan fasilitas olahraga di Kota Jayapura dibuat seoptimal mungkin, karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kota maupun provinsi. Sebenarnya keinginan ini sudah kami bicarakan dengan pihak provinsi, namun kelihatannya belum direspon dengan baik,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (24/6) kemarin.
Menurut Soedjarwo yang juga Ketua Pengcab PBSI Kota Jayapura, meski usaha untuk mendapatkan dukungan dana dari provinsi belum berhasil, namun pihaknya tetap bertekad untuk terus merealisasikan pembangunan GOR tersebut.
Pembangunan GOR tersebut, nantinya lebih difokuskan untuk penggunaan cabang bulu tangkis, menginggat untuk cabang-cabang lain sudah ada GOR di APO. Sebab, olahraga ini harus memiliki kekhususan, sehingga dibutuhkan sarana yang memang khusus untuk olahraga tersebut.
"Jika pembangunan GOR itu sudah jadi akan mampu menampung sekitar 2500- 3000 penonton dan memiliki empat line lapangan bulu tangkis atau lebih besar dibandingkan GOR di APO," terangnya.
Dijelaskan, sebelum pembangunan GOR dilakukan, pihaknya terlebih dahulu harus menyakinkan sejumlah pejabat di Pemkot sendiri, sehingga pembangunannya tidak tanggung-tanggung. Mengenai pembangunan GOR itu sendiri, menurut Soedjarwo terdiri dari dua lantai, di mana lantai dua akan digunakan untuk lapangan bulu tangkis, sementara di lantai pertama dimanfaatkan untuk kantor sekretariat Pengcab-pengcab.
Sayangnya, dari awal perencanaan penataan ruang kurang bagus, mengingat ukuran ruangnya sangat terbatas khususnya untuk lahan parkir. Sebenarnya, jika pembangunan gedung DPRD tidak tanggung seperti itu, maka pembanguan GOR tersebut akan sangat bagus.
Disinggung target penyelesaian pembangunan GOR, dirinya tidak memiliki target yang pasti kapan GOR tersebut selesai dan bisa digunakan, namun diharapkan pada HUT Kota Jayapura yang ke 99 pada 2009 nanti, GOR tersebut sudah bisa dimanfaatkan. (mud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:21:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=96 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=95 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Drs Yanuarius Resubun,MSP saat ditanya Cenderawasih Pos di Gedung Negara, Selasa (24/6) kemarin membenarkan hal tersebut.
"Kantor Samsat yang di Abe itu sudah rusak, sudah jebol, atap sudah bocor dan sudah ada yang miring. Jadi sangat tidak nyaman bagi para petugas maupun bagi masyarakat yang akan membayar pajak. Jika hujan deras pasti tergenang air. Oleh karena itu dengan restu pak gubernur, kami bangun kantor itu dalam jangka waktu dua tahun yaitu mulai tahun ini dan tahun depan,"paparnya.
Karena kantor tersebut sedang dibangun, maka Kantor Samsat Jayapura untuk sementara pindah ke eks Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, di Entrop atau dekat SMPN 5 Entrop. "Bagi masyarakat yang hendak mengurus pembayaran pajak STNK maupun urus STNK baru bisa datang ke kantor tersebut. Karena pembangunan kantor berlangsung selama 2 tahun, maka pelayanan di eks kantor Disnaker itu juga akan berlangsung sekitar 2 tahun,"lanjutnya.
Dikatakan, pembangunan Kantor Samsat di Abepura akan dibuat dalam tiga tingkat, dimana anggarannya mencapai sekitar Rp 10 miliar. "Karena dibuat dalam tiga tingkat dan cukup luas, maka anggarannya di atas Rp 10 miliar yang dibagi dalam dua tahun anggaran,"terangnya.
Sekadar informasi, penerimaan pajak dari Samsat Jayapura ini di atas Rp 30 miliar pertahun. Artinya sangat besar. Dimana tahun 2007 lalu sekitar Rp 35 miliar dan tahun depan diharapkan meningkat menjadi Rp 36 miliar,"harapnya. (fud)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:20:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=95 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=94 JAYAPURA-Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua (eksekutif) untuk mengagendakan pelaksanaan sidang Rencana APBD 2009 lebih awal sebelum sidang LKPJ, rupanya ditanggapi serius Wakil Ketua II DPRP Paskalis Kossy, S.Pd. "Boleh saja jika ada rencana seperti itu, tapi harus dibicarakan lagi,"katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (24/6), kemarin.
Disinggung apakah sudah ada pemberitahuan dari pihak eksekutif terkait hal itu, kata dia, DPRP belum menerima surat pemberitahuan. "Kami belum tahu mengenai rencana eksekutif yang ingin agar sidang RAPBD 2009 didahulukan,"ujarnya lagi.
Namun kata dia, rencana jadwal sidang tersebut harus dibahas kembali bersama-sama dengan legislatif. Nanti setelah dibahas bersama dengan eksekutif, maka jadwal pelaksanaan sidang baru ditentukan.
Soal sidang LKPJ yang sudah terlambat itu, pihaknya juga menyayangkannya karena awalnya berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh dewan seharusnya sidang LKPJ yang dilaksanakan lebih dulu. Tetapi karena sampai sekarang ini LKPJ masih terus diperiksa BPK, maka dewan bisa memahami. "Mau tidak mau ya kami menyesuaikan saja, jika memang eksekutif belum siap untuk sidang LKPJ mana yang bisa dulu," katanya.
Paskalis Kossy mengatakan pihaknya bisa memahami karena hal tersebut juga menyangkut waktu, sehingga mana yang siap lebih dulu maka agenda itulah yang dilaksanakan. "Ini memang menganggu, karena sudah tidak sesuai dengan jadwal yang telah kami susun, tapi mau bagaimana lagi, kami ikuti saja,"pungkasnya.
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:17:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=94 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=93 Setelah Bupati Ones Pahabol bersama rombongan melakukan kunjungan kerja sekaligus turkam di Distrik Silimo dan Langda, selanjutnya giliran Distrik Pasema dan Nalca yang dikunjungi. Apa saja yang terungkap dalam kunjungan kerjanya ini?
Laporan Rambat S Handoyo Yahukimo
Pemerintah Kabupaten Yahukimo di bawah kepemimpinan pasangan Bupati Yahukimo Ones Pahabol SE, MM dan Wakil Bupati Ir. Daniel Rendeng sangat berkomitmen untuk melakukan berbagai program pembangunan di daerah tersebut.
Selain itu, dengan 3 pilar yang dipegang Bupati Ones Pahabol yakni ingin melihat langsung kondisi masyarakatnya, ingin mendengar langsung keluhan masyarakatnya dan ingin merasakan langsung apa yang dirasakan dan dialami masyarakatnya, membuat Bupati Ones Pahabol melakukan kunker alias turkam ini.
Pada kunkernya yang dilakukan di Distrik Pasema ini, Bupati Ones Pahabol didampingi Wakil Ketua I DPRD Yahukimo, Danton Giban, Kepala Dinas Kesehatan Sam Arisoy, Kepala Dinas Perhubungan, Drs Nasyun Manuaron, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Utigen Wanimbo dan beberapa orang stafnya, termasuk petugas Bank Papua.
Distrik Pasema yang sempat dikunjungi oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini, bahkan sempat bermalam di daerah ini, rombongan Bupati Ones Pahabol tahun 2006 lalu ini, juga disambut sangat antusias masyarakat dari Distrik Werima, Distrik Ukha, Saminage dan Hogio.
Bupati langsung melakukan tatap muka dengan masyarakat di 4 distrik tersebut di lapter Pasema. "Kami bersyukur dapat tiba kembali di sini," kata Ones Pahabol mengawali sambutannya.
Setiap melakukan kunker, Bupati sebelum melakukan kegiatan selalu mengawalinya dengan ibadah terlebih dahulu. Menurut Bupati Ones Pahabol bahwa masyarakat harus mendengarkan dahulu firman Tuhan karena hal ini merupakan yang utama dalam kehidupan dan harus dimiliki di hati masyarakatnya.
Bahkan, ia mengajak masyarakatnya untuk tidak melupakan Tuhan dan pihaknya selaku Pemkab Yahukimo selalu berpegang teguh dengan firman Tuhan dalam melayani masyarakat.
Di Pasema ini, Bupati mengaku salut dengan kehadiran semua kadistriknya, yang terlihat selalu ada melayani masyarakatnya, karena kehadiran aparat yang paling bawah hingga tingkat kampung ini menunjukkan bahwa Pemkab Yahukimo memberikan perhatian yang besar kepada masyarakatnya dan mengajak masyarakat untuk membangun daerahnya dan menjalankan berbagai program pemerintah.
Apalagi, saat ini Pemkab Yahukimo sedang gencar membangun baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat yang menjadi program perioritas.
Bahkan, Bupati Ones Pahabol meminta kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena pemkab tidak tinggal diam misalnya dengan membantu beasiswa pendidikan. Selain itu, Pemkab Yahukimo menyiapkan model pendidikan dengan pola asrama.
Dalam kesempatan ini, kepada seluruh Sekretaris Desa (Sekdes) yang ada di 518 kampung di Yahukimo, Bupati berupaya untuk mengangkatnya menjadi PNS. "Kami berupaya akan mengangkat mereka menjadi PNS, sehingga dapat bekerja dengan baik di desanya masing-masing untuk membantu kepala desa dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada para sekdes untuk segera memenuhi persyaratan tersebut untuk diusulkan kepada pemerintah pusat.
Dalam kunjungan ini, Bupati Ones Pahabol menyerahkan dana respek masing-masing desa Rp 100 juta untuk 9 desa induk di 4 distrik tersebut, antara lain Desa Pasema, Saminage, Haleroma, Ukha, Lokon, Werima, Laurima, Dubunhad dan Daima. "Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Dekai untuk mengurus dana respek ini, kami datang dengan petugas Bank Papua untuk membayar dana ini. Karena jika masyarakat yang mengurus, maka dana respek ini akan berkurang dan habis untuk ongkos saja, padahal sangat dibutuhkan masyarakat dalam membangun kampong," ujarnya.
Bupati Ones Pahabol juga menyerahkan dana bantuan keuangan desa (bangdes) sebesar Rp 15 juta/desa, antara lain 7 desa di Distrik Pasema, 14 desa di Distrik Werima, 8 desa di Distrik Hogio, 11 desa di Distrik Ukha dan 9 desa di Distrik Saminage.
Pembangunan lapter rumput swadaya masyarakat juga dibantu Pemkab Yahukimo, masing-masing Rp 100 juta untuk lapter Hogeo, lapter Paima, lapter Pasema, lapter Saminage, lapter Hirin Ukha dan lapter Werima, agar dapat dibangun cepat dan didarati oleh pesawat sebagai satu-satunya alat transportasi di daerah tersebut.
Bupati juga memberikan perhatian kepada kaum perempuan atau ibu, dengan memberikan dana bantuan kepada ibu-ibu di 5 distrik masing-masing sebesar Rp 20 juta atau totalnya Rp 100 juta. Dan, Pemkab Yahukimo sangat peduli terhadap gereja dengan menyerahkan bantuan ke kantor Klasis Pasema sebesar Rp 50 juta untuk membangun gedung sebagai sarana pelayanan kepada jemaat.
Dalam tatap muka ini, masyarakat meminta agar ada pesawat yang khusus melayani masyarakat Pasema dalam transportasi berbagai hal, baik untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat, termasuk juga untuk memasarkan hasil-hasil pertanian masyarakat Pasema, baik sayuran, buah maupun hasil bumi lainnya.
"Masyarakat kami meminta pesawat kepada bupati, agar mereka dapat melakukan berbagai aktivitasnya," ungkap Kadistrik Pasema, Gerard Wetapo SH.
Kepada masyarakat, Bupati menjanjikan bahwa Pemkab Yahukimo akan membeli sebuah pesawat jenis kecil yang cocok untuk melayani masyarakat di daerah Pegunungan Tengah Papua tersebut. "Kami telah programkan untuk membeli pesawat, mudah-mudahan akan segera tiba pesawatnya dalam bulan Oktober 2008 atau tahun ini. Doakan saja ya," ujar Bupati yang langsung disambut tepuk tangan masyarakat.
Di Pasema, Bupati bersama rombongan sempat bermalam sehari di Kantor Distrik Pasema, selanjutnya kembali ke Dekai untuk beristirahat dan Jumat (20/6) pagi harinya melakukan kunker ke Distrik Nalca.
Di Distrik Nalca ini, kegiatan bupati dan rombongan juga hampir sama dengan di distrik lainnya yang telah dikunjungi yakni menyerahkan dana respek, dana bangdes, honor aparat desa dan bertatap muka dengan masyarakat yang dihadiri masyarakat, kepala kampung dan kadistrik dari 7 distrik yakni Distrik Nalca, Endomen, Buldama, Driwemna, Koria, Nipsan dan Talambu.
Untuk dana respek, Bupati menyerahkan untuk 4 desa induk masing-masing Rp 100 juta. Antara lain, Desa Dalambo, Endomen dan Nipsan. Sedangkan, untuk dana bangdes diserahkan kepada 52 desa/kampung dari 7 distrik tersebut, masing-masing desa sebesar Rp 15 juta.
Bupati dan rombongan, sempat bermalam sehari di Distrik Nalca tersebut, baru kembali ke Dekai, Yahukimo Sabtu (21/6) pagi kemarin. ***
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Wed, 25 Jun 2008 05:17:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=93 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=92 WAMENA- Sebagaimana dijawadkan sebelumnya, akhirnya Menteri Dalam Negeri Mendagri H. Mardiyanto atas nama Presiden RI H. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan 5 kabupaten baru sekaligus melantik 5 penjabat bupatinya.
Kelima kabupaten baru itu, masing-masing Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak.
Sedangkan lima penjabat bupatinya, David Pagawak, S. Sos, Ir.
(sebelumnya kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jayawijaya),
Pribadi Sukartono, MM, (sebelumnya Kaban Diklat Kabupaten Jayawijaya),
Drs. Hans Dorteus Maniagasi (sebelumnya Kepala Bawasda Kabupaten Jayawijaya), Elia Ibrahim Loupaty (sebelumnya Kepala Bawasda Provinsi Papua)
dan Simon Alom, S. Sos( sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Puncak Jaya).
Prosesi peresmian dan pelantikan lima penjabat bupati kabupaten pemekaran ini berlangsung di lapangan Sinapuk Wamena Sabtu (21/6), terletak sekitar 800 meter dari pusat Kota Wamena.
Tampak hadir dalam peresmian dan pelantikan itu, Ditjen Otda, Sonjuan Situmorang, Tim Advance, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, Ketua MRP, Agus Alua, Wakil ketua I DPRP Paskalis Kosay, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto serta Danlantamal X Papua Maluku, Brigjen Giyarto dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengakui, secara nyata memang kebutuhan pemekara-pemekaran kabupaten sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Papua, sehingga melalui proses yang telah dilewati pada saat pembentukan pihaknya sudah merasakan sudah benar dan tepat sesuai dambaan masyarakat, kemudian bisa bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan.
"Pemekaran merupakan jalan terbaik bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemekaran ini adalah dambaan masyarakat di Papua,"ungkapkan kepada wartawan usai meresmikan dan sekaligus melantik penjabat bupati.
Mendagri menghimbau kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya secepatnya mempersiapkan organisasi dan mekanisme pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh penjabat bupati dalam masa jabatan yang singkat ini adalah segera berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Induknya dan juga meminta petunjuk dari gubernur untuk membentuk struktur oraganisasi dilanjutkan dengan pengisian personelnya.
Disamping itu, lanjut Mendagri, penjabat bupati juga harus memfasilitasi pembentukan DPRD kemudian memfasilitasi terlaksananya Pilkada yang aman, lancar dan tertib, serta apabila ada masalah-masalah tentang batas-batas wilayah di kampung, batas sosial kemasyarakatan dan batas administrasi, maka bisa berkoordinasi juga dengan gubernur sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
"Saya berharap kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya menjalankan tugas dan berkewajiban menjalankan program-program pemerintahan sesuai aspirasi rakyat,"tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengucapkan selamat kepada para kabupaten yang baru di wilayah Pegunungan Tengah dan penjabat bupati yang baru dilantik karena hal ini merupakan hari yang bersejarah dengan kehadiran 5 kabupaten adalah karunia dari Tuhan dan anugerah dari pemerintah RI.
Gubernur juga mengatakan, di balik sukacita itu, sudah ada masa depan baru untuk rakyat di wilayah Pegunungan Tengah, yaitu masa depan baru khususnya kepada 5 kabupaten dan 5 penjabat bupatinya mengingat ketika Irian Barat kembali kepangkuan RI sejak 62 tahun lalu pengembangan pemerintahan dan pemekaran pemerintahan dimulai dari 2 kabupaten ini, kemudian menjadi 3 kabupaten setelah itu menjadi 6 kabupaten dan pada saat ini sudah menjadi 12 kabupaten.
"Dengan diresmikannya 5 kabupaten dan dilantiknya 5 penjabat bupatinya, maka sudah ada masa depan baru bagi rakyat di Pegunungan Tengah,"imbuhnya sambil memberikan tepuk tangan.
Diungkapkan gubernur, kondisi geografi dan kekayaan alam yang tergandung di wilayah Papua, kondisi demokrasi, sosial budaya, ketersedian infrastruktur yang terbatas, latar belakang sejarah yang dialaminya telah menunjuk karakter manusia masyarakat dan budaya yang unik serta kaya di kawasan Pegunungan Tengah.
Alam yang keras telah membentuk budaya pekerja keras, budaya kompetisi sekalipun membentuk suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Pegunungan Tengah sejak ribuan tahun yang lalu dengan budaya yang sangat unik.
Dikatakan, alam Pegunungan Tengah juga memiliki potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa bagaikan raksasa yang tidur (kekayaan alam yang belum dikelola dan hijau). Beberapa diantara komoditas unggulan adalah kopi Arabika adalah kopi yang kualitasnya terbaik di dunia, buah merah yang setelah diteliti ternyata bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS di seluruh dunia, madu yang kualitasnya juga terbaik di dunia, jeruk, markisa, nenas, wortel dan kol yang mutunya terbaik. "Semua potensi yang dimiliki wilayah Papua khususnya pegunungan tengah ternyata menyimpan suatu kekayaan alam yang perlu dikelola secara baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,"tuturnya.
Disamping itu, gubernur juga menegaskan bahwa potensi wisata alam yang luar biasa dan lebih dari ini semua di bawah tanahnya pegunungan mengandung kekayaan seperti pertambangan emas, tembaga, perak, uranium dan sebagainya yang bisa menghasilkan sekitar Rp 900 trilliun, namun demikian rakyat di pegunungan ini secara relatif masih tertinggal dan masih hidup dalam komuniti keterbatasan dan hidup dalam kondisi seperti itu di atas kekayaannya sendiri, diatas kekayaan alam dan diatas kekayaan budaya yang mereka miliki.
Oleh karena itu, bisa dilihat juga kondisi kesehatan, pendidikan, gizi untuk ibu dan bayi, anak balita dan anak sekolah, infrastruktur yang sangat terbatas semua ini harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan para Bupati di Pegunungan Tengah yang didukung oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, perlu beberapa strategi untuk menerobos kondisi adalah strategi yang penting untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan di wiayah pegunungan, kemudian strategi membangun masyarakat yang dimulai dari kampung-kampung ke kota. Setelah itu strategi untuk membenahi dan memperkuat semua aparatur pemerintahan pada semua jenjang dan tingkatannya terutama pada tingkat distrik dan kampung.
"Di tengah-tengah perkembangan pemerintahan dan pembangunan seperti itulah pemekaran pemerintahan di kawasan Pegunungan Tengah ini dengan hadirnya 5 kabupaten baru yang akan menambah kelancaran tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin efisien, infrotektif dan semakin dekat menyentuh rakyatnya yang hidup di kelompok-kelompok,"ujarnya.
Tambahnya, "hadirnya 5 kabupaten yang baru ini kita harapkan semoga rakyat di kabupaten ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk bisa menikmati masa depan yang lebih adil dan sejahtera,"katanya.
Untuk itu dan sesuai dengan tugas pokok yaitu membentuk struktur dan tata pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan sebagai kabupaten baru untuk meletakkan dasar bagi kabupaten baru, membentuk DPRD dan menyiapkan fasilitas untuk pemilihan bupati definitif.
Sekedar diketahui, Mendagri Mardiyanto setelah melantik dan mengambil sumpah penjabat bupati, maka dilanjutkan dengan menekan tombol peta batas wilayah 5 kabupaten. Setelah itu dilanjutkan penjelasan dari Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM dan bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, SIP tentang batas-batas wilayah kelima kabupaten tsb.
Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM, menjelaskan, Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.275 km2 dengan ibukotanya di Kobakma memiliki jumlah penduduk sekitar 54.735 orang jiwa, sedangkan Kabupaten Yalimo terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Elelim dan jumlah penduduk sekitar 34.057 orang jiwa. Kabupaten Lany Jaya terdiri dari 10 distrik dengan luas 2.168 km2 ibukota di Tiom dengan jumlah penduduk sekitar 89.332 orang jiwa dan Kabupaten Nduga terdiri dari 8 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Kenyam memiliki jumlah penduduk sekitar 73.696 jiwa.
Sedangkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe, SIP menjelaskan, untuk Kabupaten Puncak pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 8 distrik yang mempunyai luas 8.055 km2 ibukota di Illaga dengan jumlah penduduk sekitar 60.294 orang jiwa. "Dari 16 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya maka dengan adanya pemekaran, maka sudah tinggal 8 distrik lagi,"tegas Enembe sambil memegang pengeras suara didampingi Wakil Ketua I DPRD Puncak Jaya, Elvis Tabuni. (nal/jk)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Mon, 23 Jun 2008 05:18:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=92 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=91 Pelatih Rusia itu menunjukkan kualitas sebagai pelatih nomor wahid dengan mengalahkan tim dari negerinya sendiri. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengantarkan Rusia menorehkan prestasi terbaik di Eropa dengan lolos ke semifinal Euro. Sejak berpisah dari Uni Soviet akhir dekade 1980, inilah prestasi terbaik Negeri Beruang Merah itu setelah partisipasi pada edisi 1996 dan 2004 selalu kandas di fase grup.
Bagi Hiddink, lolos ke semifinal Euro merupakan sejarah. Sebelumnya, semifinal direngkuh Hiddink dalam ajang Piala Dunia. Yakni, kala mengarsiteki Belanda pada 1998 dan membesut Korea Selatan (Korsel) pada 2002. Dengan jam terbang 26 tahun di dunia kepelatihan, kualitas Hiddink sebagai pelatih nomor wahid sudah teruji, meski menangani tim mediocre.
Bagaimana tidak, dari materi pemain, Rusia bukan dihuni sekumpulan pemain top Eropa. Sebanyak 22 di antara 23 pemain hanya bekiprah di liga domestik. Dibanding kontestan lain dalam Euro 2008, Rusia termasuk tim dengan minim pengalaman diukur dari caps (penampilan di timnas) rata-rata pemainnya. Namun, di bawah polesan Hiddink, Rusia menjelma sebagai kuda hitam yang berpotensi mengikuti jejak Yunani dalam Euro 2004.
''Keberhasilan kami hampir seperti keajaiban. Saya bangga atas penampilan pemain saya yang menunjukkan keunggulan fisik, teknik, dan taktik dibanding Belanda,'' ungkap Hiddink kepada Associated Press.
Rusia yang sebelum melawan Belanda dianggap underdog tampil penuh semangat. Sergei Semak dkk mampu menyulitkan Oranje (sebutan Timnas Belanda) lewat permainan cepat. Rusia nyaris memenangi pertandingan dalam waktu normal berkat gol Roman Pavlyuchenko pada menit ke-56. Beruntung, Ruud van Nistelrooy memperpanjang napas Oranje pada menit ke-86.
Namun, fisik pemain Belanda yang telanjur drop mampu dimanfaatkan Rusia yang tampil konstan sepanjang pertandingan. Dua gol dilesakkan Rusia pada 15 menit kedua babak perpanjangan waktu. Yakni, lewat Dmitry Torbisnky (menit ke-112) dan Andrei Arshavin (menit ke-116).
Di mata para pemainnya, Hiddink adalah pelatih genius. Tiga kemenangan beruntun Rusia (atas Yunani, Swedia, dan Belanda) dalam Euro 2008 dianggap buah kecerdikan taktik serta strategi mantan pelatih Real Madrid, Valencia, PSV Eindhoven, dan Fenerbahce itu. ''Dia (Guus Hiddink, Red) tahu bagaimana memaksimalkan potensi tim. Dia tahu segala hal yang dimiliki pemainnya. Dia pelatih hebat,'' tegas Diniyar Bilyaletdinov, gelandang serang Rusia, kepada Reuters.
Tak hanya dipuji di mata anak asuhnya, Hiddink mendapat apresiasi dari negerinya. Media di Belanda memuji sepak terjang pelatih terbaik Negeri Kincir Angin tersebut. ''Hiddink Meng-KO Belanda''. Demikian judul utama De Telegraaf di halaman depan. Harian AD menulis headline ''Hiddink Mengirim Oranje Pulang''. Berarti, ancaman Hiddink bakal dicap sebagai pengkhianat tidak terbukti.
Sementara itu, bagi Marco van Basten, kegagalan dalam Euro 2008 berarti menjadi akhir pahit kebersamaan dirinya dengan Oranje sejak 29 Juli 2004. Tak satu pun gelar bergengsi mampu ditorehkan pelatih 43 tahun itu selama empat tahun bertugas.
Dia sekaligus gagal menjadi orang pertama yang sukses menjuarai Euro 2008, baik sebagai pemain (pada 1988) dan pelatih. Per 1 Juli nanti, Basten digantikan Bert van Maarwijk. Basten akan melanjutkan karirnya mengarsiteki Ajax Amsterdam.
''Seharusnya kami bisa bermain lebih agresif melawan Rusia. Sayang, itu tidak terjadi. Rusia dan Guus Hiddink pantas meraih kemenangan,'' ujar Basten kepada AFP.
Menjelang laga, tim Jawa Pos di Swiss melaporkan, suporter Belanda di Basel hampir pasti mencatat rekor baru. Mereka memadati jalan-jalan di kota tempat pertarungan perempat final Rusia versus Belanda itu. Jalan menuju Stadion Jakob Park, tempat pertandingan, penuh sesak. Kota menjadi lautan Oranje.
Jumlah fans Belanda di Basel tersebut diperkirakan lebih banyak daripada Hollanders yang memadati Kota Bern saat Ruud van Nistelrooy dkk tampil di kota itu. Di Bern, sebagaimana dilansir sejumlah media Swiss, diestimasi 150 ribu suporter melewati penduduk kota 130 ribu.
Saking penuhnya maniak bola, jalur kereta lumpuh total. Aparat juga menutup sejumlah ruas jalan. Dari stasiun menuju Stadion St Jakob Park yang berjarak sekitar 4 km, para penonton terpaksa berjalan kaki. Begitu pula yang ke fan zone terdekat yang berjarak sekitar 3 km, semua merayap di jalan.
Basel yang berpenduduk 166 ribu itu menjadi milik fans Belanda. Hampir tidak ada ruang kota yang tidak bernuansa Oranje. Toko-toko yang menjual kostum Belanda juga laris diserbu pembeli. Mereka semua menjadi bungkam setelah Belanda kalah 1-3 dari Rusia lewat perpanjangan waktu. Ratusan ribu suporter terlihat lesu. Kontras dengan saat pertandingan belum dimulai. Mereka histeris karena sangat yakin Belanda menang, tapi ternyata kalah.
Suporter Rusia bukannya tidak ada. Tapi, mereka sangat sedikit dan tenggelam oleh lautan suporter Belanda. Karena itu, saat merayakan kemenangan pun, euforia fans negeri Eropa Timur tersebut tak terlihat akibat sesaknya pendukung Belanda.
Dari mana pendukung Belanda yang melebihi seratus ribu orang itu? Dari Belanda? Ternyata hanya sebagian. Menurut beberapa suporter yang diwawancarai, sebagian di antara mereka adalah penduduk Swiss. Yang datang langsung dari Belanda, tampaknya, lebih kecil daripada penduduk Swiss yang menjadi pendukung tim Oranje. ''Saya warga Swiss. Tapi, hari ini saya mendukung Belanda,'' kata Heller, warga Swiss yang ditemui di fan zone Basel.
Linda, seorang warga Zurich, rela datang ke Basel untuk menikmati euforia Oranje di Basel. Dia mengaku berpindah mendukung Belanda setelah timnas Swiss kalah. Suporter seperti Linda itu sangat banyak. Mereka datang ke arena, terutama di fan zone, hanya untuk bersukaria dan bergembira.
Sebagian pendukung asli Oranje mengaku pulang-pergi langsung ke Belanda. Ribuan suporter Belanda pulang dengan tertib via kereta api setelah timnya kalah. Tak ada keributan. Suporter Rusia praktis tak terlihat. (dns/tof/iro)
]]> palgoenadi@gmail.com uncategorized Mon, 23 Jun 2008 05:17:00 +0700 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=91 http://www.kesbangpapua.com/?content=detail&id=90 Setelah melakukan kunjungan kerja sekaligus turkam di Distrik Ninia dan Distrik Ubahak 3 minggu lalu, Bupati Yahukimo Ones Pahabol SE, MM kembali melakukan kunker ke Distrik Silimo, Jumat (13/6). Apa saja yang terungkap dalam kunker kali ini?
Laporan Rambat S Handoyo, Yahukimo
Jika mengingat nama Silimo, tentu akan mengingatkan tahun 2001 lalu, dimana rombongan Muspida Provinsi Irian Jaya yang pesawat jatuh di pegunungan tersebut.
Pada kunjungan kali ini, wartawan Cenderawasih Pos bersama dengan wartawan TVRI Lensa Papua tiba duluan di Bandara Silimo dengan menggunakan pesawat Pilatus milik AMA dari Bandara Wamena yang ditempuh selama 24 menit.
Para Kadistrik, para kepala kampung dan masyarakat di 4 distrik yakni Silimo, Musaik, Amuma dan Wusama telah menantikan kedatangan Bupati Ones Pahabol SE, MM dan rombongan.
Apalagi, sudah 2 kali rencana kunjungan Bupati Ones Pahabol ke Distrik Silimo ini tertunda karena padatnya agenda bupati. Sekitar pukul 10.30 wit, Bupati Ones Pahabol bersama rombongan tiba di Bandara Silimo yang langsung disambut suka cita masyarakat dan langsung mengaraknya ke GKII Kantor Daerah Silimo yang diiringi nyanyian adat setempat.
Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 wit, rombongan bupati diantara Kepala Dinas Kesehatan Sam Arisoy, Kepala Dinas Perh