Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah tidak menyelesaikan
permasalahan BBM secara jangka pendek. Tanpa solusi jangka panjang,
masalah yang dihadapi saat ini akan berulang di tahun-tahun mendatang.
"Kalau jangka pendek akan selalu terjadi dilema antara kenaikan harga
BBM dan besarnya subsidi. Ini akan berulang tahun depan. Kita harus
segera menyusun penyelesaian jangka menengah dan panjang," kata Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR kemarin.

Menurut Hartadi, harus ada upaya keras untuk meningkatkan lifting
minyak. "Sehingga kalau harga minyak tinggi, kita bisa memanfaatkan potensi kenaikan harga. Kita harus mengeksplorasi minyak sebanyak mungkin," kata Hartadi.
Solusi jangka panjang lainnya adalah pengembangan energi alternatif,
terutama biofuel. Hartadi mengatakan, bahan baku biofuel seperti CPO,
gula, dan jagung, semuanya bisa diproduksi oleh Indonesia. "Tapi sayang
sekali kita tidak memiliki strategi mengembangkannya," katanya. Selain
biofuel, juga banyak potensi energi alternatif lainnya seperti tenaga
angin, matahari, dan gelombang laut.
Hartadi menambahkan, saat ini memang sudah berakhir era minyak murah.
Saat ini, harga minyak bukan saja dipengaruhi oleh permintaan dan
penawaran. Namun juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap komoditas
tersebut, karena minyak diperdagangkan pula seperti di pasar sekuritas. "Jadi
harganya bisa dipermainkan," katanya.
Lucunya, lanjut Hartadi, OPEC (organisasi negara-negara pengekspor
minyak) tidak mau meningkatkan produksi, karena dianggap sudah sesuai
dengan permintaan. "Ini bisa menjadi spekulasi di pasar," kata Hartadi.
Hartadi mengatakan, stimulus fiskal saat ini masih terbelenggu oleh
beban subsidi. "Bukan subsidi yang memberatkan, tapi besarnya subsidi.
Apakah subsidi BBM dan listrik yang di atas Rp 200 triliun bisa kita
terima secara wajar?," kata dia. Hartadi berpendapat, subsidi harus
direalokasikan ke sektor pangan.

Pengawasan BLT Di sisi lain, pemerintah bakal melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengawasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Pengawasan BLT, BPKP dilibatkan. Beberapa pengawasan sampai ke daerah kita libatkan. Tidak terlalu ribet karena disalurkan melalui kantor pos," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di kantornya kemarin.
Paskah menambahkan, jika diperbaiki, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) justru lebih sedikit dari data awal 19,1 juta. "Pemerintah tidak membuka pendaftaran baru. Kita punya estimasi bahwa ini tidak akan terjadi penambahan," ujar Paskah. (sof)

JAYAPURA-Wabah diare (muntaber) kini dilaporkan menyerang warga di Distrik Moane Mani Kabupaten Dogiay. Akibat diare tersebut, 50 warga setempat dikabarkan meninggal dunia. Kabupaten Dogiay merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nabire.
Meninggalnya 50 warga Dogiay ini diungkapkan Sekretaris Komisi E DPR Papua Josepohina Pigay, S.Sos. Ia mengatakan, pihaknya telah didatangi dan menerima telegram dari warga dari Moane Mani yang meminta tolong agar dikirimkan obat - obatan ke Moane Mani mengingat banyak warga yang terserang wabah diare.

"Sudah beberapa hari ini warga Moane Mani bergantian datang kepada kami untuk meminta pertolongan guna mengatasi wabah diare di Moane Mani," ungkapnya. Sebab akibat dari wabah diare itu, sekitar 49 orang di Moane Mani telah meinggal dunia dan seorang lagi, warga Moane Mani yang juga anggota TNI yang bertugas di Moane Mani Marius Game meninggal dunia Selasa (13/5) sore kemarin.
"Sore tadi (kemarin red) Marius yang baru saja dievakuasi ke Jayapura meninggal di Rumah Sakit Aryoko," ujarnya.
Dijelaskan, menurut laporan warga dari Moane Mani, wabah itu telah menyerang warga di distrik tersebut sejak sebulan terakhir dan telah menewaskan banyak orang. Parahnya, persediaan obat - obatan di daerah itu sangat terbatas, sehingga banyak warga yang terserang tidak bisa tertolong.
"Jadi warga yang meninggal dunia ini tidak bisa tertolong, karena kekurangan obat terlambat ditangani," katanya lagi. Karena itu, Komisi E sekarang ini tengah melakukan berbagai upaya untuk segera mengirimkan obat - obatan dan makanan ke daerah itu secepatnya. Hanya saja kata dia, pihaknya terhambat pada terbatasnya anggaran. Namun begitu pihaknya sudah menyurati Sekda Provinsi Papua untuk segera menyikapi persoalan ini secepatnya dan telah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
"Kita sudah koordianasi dengan Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti masalah ini," katanya. Hanya saja, menurut Josephina Dinas Kesehatan terkesan lamban dalam menangani masalah tersebut, sehingga korban terus berjatuhan.
"Kami minta Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur segera turun ke lapangan melihat kejadian ini, atau paling tidak segera mengirimkan obat - obatan secepatnya," himbaunya.
Ia juga mengatakan, sejauh ini pasokan obat - obatan ke daerah tersebut hanya datang dari Kabupaten Paniai sementara kabupaten induknya Nabire belum memberikan bantuan apapun. "Sekarang satu-satunya jalan kami hanya minta dari Pemprov Papua untuk segera menurunkan bantuan obat - obatan dan makanan selekasnya," tandasnya.(ta)

JAYAPURA-Papua merupakan wilayah yang cukup kaya dengan potensi hutan. Jika dikelola dengan baik, maka hutan Papua akan mendatangkan uang yang cukup banyak dan bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat di kampung-kampung.
Terkait dengan itu, Selasa (13/5) kemarin, Gubernur Papua Barbanas Suebu SH menandatangani Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) dengan New Forests Asset Management (NFAM) Pty Ltd yang diwakili oleh Dr. David Brand sebagai Managing Director dan Mr. Tobias Challenger Garritt yang adalah CEO Emerald Planet Limited.

MoU ini terkait perdagangan karbon yang dihasilkan oleh hutan di Papua. Dimana langkah awal akan dilakukan penelitian tentang stok karbon yang dihasilkan oleh hutan Papua, dan setelah diketahui hasilnya, maka sudah bisa dijual.
Dr. David Brand saat ditanya wartawan mengatakan, untuk penelitian karbon ini ada tiga lokasi yaitu di Kabupaten Mimika, Mamberamo Raya dan Kabupaten Merauke.
"Kita akan meneliti lokasi, meneliti lingkungan di sana dan juga untuk menghitung karbon stok di setiap lokasi tersebut," katanya.
Setelah itu, akan dilanjutkan dengan penyelesaian dokumen-dokumen hukum yang memuat tentang ketentuan-ketentuan komersial proyek ini. Termasuk riset pasar juga akan dilakukan.
Jika hal itu sudah selesai, maka diharapkan akhir tahun ini sudah bisa dilakukan pembayaran, yang pertama adalah pembayaran tetap atau yang diistilahkan dengan guaranteed revenue sebesar 10 juta dollar Amerika Serikat selama 5 (lima) tahun.
"Pembayaran kedua adalah 20% dari penerimaan penjualan karbon yang akan diberikan dalam bentuk dana abadi bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah pembagian keuntungan (profit sharing) dengan pemerintah," paparnya.
Untuk perdagangan karbon itu sendiri, lanjutnya, sudah ada yang siap membeli carbon kredit dari proyek ini. "Sekarang tinggal sertifikasi dari kredit-kredit itu dan memang proses sertifikasi yang perlu waktu dan perlu penelitian. Tapi dalam estimasi kita mulai tahun depan, kita sudah bisa jual carbon kredit dari proyek ini," tegasnya.
Dr. David Brand dan Mr. Tobias C. Garritt dalam sambutannya mengatakan, merupakan suatu kehormatan bagi NFAM dan Emeral Planet Limited untuk ikut serta mendukung kebijakan baru pengelolaan kehutanan Papua yang sementara dilaksanakan oleh Gubernur Papua.
Dr. Brand juga menambahkan bahwa NFAM kini telah bergabung dengan perusahaan Generation Investment Management yang dimiliki oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. "Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, kami akan berusaha untuk menjadikan Proyek Karbon Papua sebagai contoh terbaik bagi penyelamatan hutan demi kemanusiaan." Katanya.
Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH dalam kesempatan itu menjelaskan secara terinci mengenai peranan 42 juta hektar hutan di Tanah Papua bagi penyelamatan iklim global.
"Manfaat finansial yang kita peroleh dari Proyek Karbon ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk membangun masyarakat di kampung-kampung, khususnya masyarakat adat pemilik sumberdaya hutan itu," tandasnya. (fud)

 *Modusnya Dicampur dengan Sayuran
JAYAPURA-Rupanya penyelundup minuman keras (miras) tradisional jenis Cap Tikus (CT) tegolong berani. Meski jajaran Polsekta KP3 Laut Jayapura memperketat pintu masuk Kota Jayapura dengan rutin menggelar operasi terhadap pemasukan Miras illegal setiap kapal penumpang masuk di Pelabuhan Yos Soedarso Jayapura, namun para pelakunya tetap saja nekat.
Tadi malam Senin (12/5) pukul 22.00 WIT, sesaat KM Nggapulu yang sandar di Pelabuhan Yos Soedarso Jayapura, Polsekta KP3 Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan miras jenis CT yang akan dipasok ke Kota Jayapura.

Diperkirakan, miras jenis CT yang berhasil diamankan polisi ini, mencapai sekitar 500 liter. Menariknya, penyelundupan miras tradisional asal Bitung, Manado ini, menggunakan modus baru, dimana modus sebelumnya, para pelaku berupaya mengelabuhi petugas kepolisian dengan cara memasukan miras tersebut ke dalam coolbox ikan atau daging.
Namun, kali ini dengan modus baru yakni miras jenis CT itu dimasukan ke dalam tas plastik yang dicampur dengan sayuran.
Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Djoenso SH didampingi Kapolsekta KP3 Laut Jayapura, AKP Bambang Irawan saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos terkait penggagalan penyelundupan miras cap tikus ini membenarkannya.
"Tampaknya, para pelaku penyelundupan miras ini tidak jera juga, meski setiap ada kapal masuk kami selalu melakukan operasi pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang," ujarnya.
Bahkan, kata Kapolresta, mereka (pelaku penyelundupan) ini, telah merubah cara pemasukannya dengan berusaha mengelabuhi petugas yakni dengan mengemas miras cap tikus tersebut ke dalam kantong plastik panjang.
Setelah dikemas dalam kantong plastik panjang, jelas Kapolresta Robert Djoenso, kemudian miras CT tersebut dimasukan ke dalam keresek platik yang diikat rapi didalamnya. Setelah itu, bungkusan berisi CT itu, dimasukan ke dalam tas plastik besar yang di dalamnya dicampur atau ditimpa dengan sayur-sayuran, sawi, daun bawang dan kol.
"Ini memang modus baru, sebelumnya modus yang dipakai dengan menaruh di dalam coolbox untuk menyimpan ikan atau daging," katanya.
Terungkapnya upaya penyelundupan miras ini, diakui Kapolresta, berkat kerjasama yang baik dengan masyarakat, termasuk para buruh pelabuhan yang membantu aparat kepolisian.
Terkait penggagalan pemasukan CT itu, petugas Polsekta KP3 Laut Jayapura terpaksa mengamankan 3 orang warga, masing-masing berinisial DB, YN dan ST yang berperan sebagai penjembut barang haram tersebut. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih mengejar pemilik barang selundupan tersebut.
Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya akan tegas menindak pelaku penyelundupan miras tersebut, dengan menjeratnya pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. "Kami akan kenakan tipiring terhadap pelaku penyelundupan miras ini," tegasnya. Kapolresta menambahkan pihaknya akan terus melakukan operasi terhadap miras illegal ini, karena pihaknya tidak ingin masyarakat mati sia-sia karena mengkonsumsi miras ini, apalagi yang tidak memenuhi standar kesehatan ini.
Penggagalan penyelundupan miras CT ini, sempat menjadi perhatian warga masyarakat termasuk penumpang yang turun dari atas kapal tersebut, yang heran dengan hasil penangkapan cap tikus. Bahkan, beberapa warga menilai bahwa upaya penyelundupan ini, terlalu nekad.
"Wah, ini yang membuat warga Kota Jayapura mati sia-sia. Pelaku pantas dihukum berat, bukan dikenakan tipiring, pemda Kota Jayapura harus merevisi sanksi dalam perda tersebut," celetuk seorang penumpang yang melihat BB yang digelar di pos pemeriksaan polisi tersebut. (bat)

JAKARTA - Menyambut satu abad kebangkitan nasional Indonesia, Museum Rekor Indonesia (Muri) kemarin (12/5) memberikan penghargaan kepada para perempuan pelopor di tanah air.
Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. Pendiri Muri, Jaya Suprana, menjadi host dalam acara tersebut dengan membacakan puluhan kategoripenghargaan kepada perempuan pelopor Indonesia.

"Kaum perempuan sejak dulu adalah subjek pembangunan masyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Jaya yang juga dikenal sebagai bos Jamu Jago. Turut hadir saat itu mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, Menbudpar Jero Wacik, dan juga Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (PP) Meutia Hatta yang didapuk sebagai pemberi penghargaan kepada perempuan pelopor.
Berdasarkan catatan Kementrian PP, para perempuan penerima penghargaan rekor Muri ada 100 kategori. Beberapa di antaranya adalah Miranda S. Gultom sebagai empu perbankan Indonesia, Mooryati Soedibyo sebagai empu Jamu Indonesia, Marie Elka Pangestu sebagai Menteri Perdagangan perempuan ekonomi kreatif, dan Christine Hakim sebagai empu perfilman Indonesia.
Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Ida Ayu Agung Mas bersama konsultan mode Poppy Susanti Dharsono juga menerima piagam penghargaan sebagai pasangan pelopor calon independen pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (pilkada).
Ada pula penghargaan untuk Susi Susanti, olahragawan perempuan peraih emas Olimpiade pertama; Irene Kharisma Sukandar sebagai pecatur perempuan termuda peraih gelar Norma Grand Master, dan Kombespol Rumiah sebagai kapolda wanita pertama di Banten.
Dalam sambutannya, Meneg PP Meutia Hatta menyatakan, secara umum, kondisi perempuan Indonesia belum mendapatkan akses seperti halnya kaum laki-laki. Padahal, dengan jumlah perempuan di Indonesia, hal itu merupakan potensi besar terhadap perkembangan Indonesia di segala sektor. "Secara internasional, kondisi perempuan masih sangat memprihatinkan," aku Meutia.
Meneg PP menyambut baik inisiatif Muri memberikan penghargaan kepada sejumlah perempuan pelopor. Ini menunjukkan, potensi dan kemampuan perempuan Indonesia diakui pada bidangnya masing-masing. "Semoga ini menjadi motivasi perempuan Indonesia untuk lebih berprestasi dan percaya diri," kata Meutia. (bay/el)